REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan presiden terpilih. Dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah pada Rabu (23/7) menguat menjadi Rp 11.498 per dolar AS. Namun, pengamat menilai rupiah tidak akan pernah stabil, siapapun presidennya.

Pengamat Pasar Uang, Farial Anwar, mengatakan ketidakstabilan rupiah disebabkan oleh regulasi devisa yang terlalu liberal. "Jangan bermimpi, siapapun presidennya kalau tetap menggunakan nilai tukar mengambang bebas akan terus begini. Yang jadi penyakit itu lalu lintas devisa bebas," ujar Farial, Rabu (23/7).

Indonesia menganut rezim devisa bebas. Devisa bisa keluar masuk dalam sistem perekonomian. "Asing boleh masuk kapan saja dan kemana saja bahkan bisa masuk ke SBI. Ini jadi masalah," ujarnya. Ketika masuk, IHSG meningkat dan rupiah pun mengalami penguatan walaupun sedikit. Namun ketika dana tersebut keluar, IHSG merosot tajam dan rupiah jatuh.

Devisa hasil ekspor pun tidak bisa ditahan di dalam negeri. Itu karena tidak ada kewajiban menaruh devisa di dalam negeri dalam waktu tertentu (holding period). "Mereka hanya lapor, lalu besoknya uang tersebut ditaruh di Singapura," ujarnya.

Hal tersebut membuat cadangan devisa Indonesia cenderung stagnan. "Devisa kita yang diperoleh dari industri dalam negeri ditransfer ke Singapura. Akibatnya kita kekeringan likuiditas dolar dalam negeri," ujarnya. Di sisi lain, banyak masyarakat Indonesia yang lebih senang menggunakan dolar AS dalam transaksinya. Ia mencontohkan, transaksi migas, transaksi di pelabuhan, dan sewa apartemen. 

Farial berharap pemerintah baru dapat merevisi Undang-Undang Lalu Lintas Devisa Bebas. "Itu perlu direvisi kalau perlu diganti. Itu bikin kacau ekonomi kita," ujarnya. Ia berharap Pemerintah baru memiliki keberanian untuk melawan asing. "Intinya penyakit utama, yakni Lalin Devisa Bebas, diperbaiki. Keluarnya dana asing sangat menentukan gejolak nilai tukar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika