REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres koalisi Merah Putih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendorong kontrol ketat peredaran minuman keras dan konten pornografi. Juru Debat Nasional Tim Prabowo-Hatta Fahri Hamzah menilai aturan yang ada pun harus bisa diimplementasikan.

Terkait minuman keras (miras), Fahri mengatakan, sudah menjadi bagian tugas negara untuk melakukan kontrol. "Semua zat yang memiliki peluang membahayakan kehidupan publik itu memang harus ada kontrolnya secara ketat. Itulah tugas negara," kata dia, di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (5/6).

Karena itu, Fahri mengatakan, aturan yang dibuat pun harus ketat. Ia menilai tidak bisa dipungkiri adanya kelompok masyarakat yang tidak masalah dengan miras. Namun, ia mengatakan, kontrol tetap harus dilakukan. "Karena itu berbahaya bagi orang lain maka itu harus ada kontrol," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Fahri menilai, aturan yang ada terkait miras harus bisa diimplementasikan. Sehingga dalam pelaksanaannya, ia mengatakan, juga dapat dilakukan dengan tegas. Ia juga mengatakan, aturan ketat dan dapat diimplementasikan itu jangan hanya untuk miras.

"Pornografi, obat terlarang, minuman keras dan sebagainya itu harus ada dalam paket pengawasan pemerintah yang ketat," ujar dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir tahun lalu mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menilai perpres itu harus ditinjau kembali. "Untuk lebih disesuaikan dengan kearifan lokal," kata dia.

Sebagai bagian dari koalisi Merah Putih, Romahurmuziy mengatakan, PPP akan terus menginisiasi Undang-Undang Anti-Miras. Ia mengatakan, Prabowo-Hatta sudah memahami posisi partainya. "Peredarannya (miras) yang tak terkendali menyebabkan dekadensi moral anak bangsa dan kekerasan di mana-mana," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika