REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai keputusan pemecatan sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mempengaruhi proses pemilihan presiden yang akan didukung partai itu.
"Proses Pilpres berbeda dengan Pemilu Legislatif karena yang dipandang di sini bukan partai, melainkan siapa tokoh atau figur yang diusung," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat.
Hanya saja, diakui atau tidak perpecahan internal di tubuh partai berlambang ka'bah tersebut mempengaruhi kesolidan, baik di tingkat pusat, wilayah, cabang sampai bawah.
Menurut Suko Widodo, meski hal tersebut tidak signifikan, namun dikhawatirkan melanda calon presiden dan pasangannya yang akan didukung oleh PPP.
"Tapi untuk Pilpres, motivasi masyarakat untuk memilih calon yang didukungnya tidak melihat partai politik tertentu," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unair itu.
Sementara itu, mengomentari keputusan DPP memecat Wakil Ketua Umum dan 4 ketua DPW, Suko Widodo menilai hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan partai politik hanya melibatkan elit dan tidak mendengarkan aspirasi bawah.
Berpolitik dan berdemokrasi, lanjut dia, memerlukan sebuah proses komunikasi yang baik dengan melalui berbagai proses, salah satunya dengan cara musyawarah.
"Namun saya tidak melihatnya seperti itu karena cenderung memutuskan kebijakan tanpa melibatkan pengurus bawah. Tapi ini tidak hanya terjadi di PPP, melainkan hampir semua partai politik. Seharusnya tidak perlu bersikap reaktif dan berlebihan," katanya.
DPP PPP melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Syaifullah Tamliha, tertanggal 16 April 2014, memutuskan pemecatan terhadap sejumlah pengurusnya.
Dalam SK itu, ada seorang wakil ketua umum yang dipecat, yakni Suharso Monoarfa yang juga pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat.
Kemudian, ada juga nama empat Ketua DPW PPP yang dipecat, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Pemecatan itu dikabarkan karena mereka sempat melayangkan protes melalui mosi tidak percaya terhadap SDA karena menghadiri kampanye Partai Gerindra pada musim kampanye Pemilu Legislatif lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
