REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Pol-Tracking Institute yang melibatkan 330 profesor dari 33 provinsi di Indonesia sebagai tim penilai, menempatkan Jusuf Kalla (JK) sebagai tokoh dengan kualitas dan kompetensi personal terbaik.
Mantan wakil presiden itu mendapatkan nilai 7.70, mengungguli calon presiden dari PDIP, Joko Widodo alias Jokowi yang memperoleh nilai 7.66. Survei pakar yang berlangsung dari Februari-Maret 2014 itu menilai 35 kandidat capres-cawapres berdasarkan tujuh aspek dimensi.
Yakni integritas, visi dan gagasan, leadership dan keberanian mengambil keputusan. Kemudian kompetensi dan kapabilitas, pengalaman dan prestasi kepemimpinan, kemampuan memimpin pemerintah dan negara, serta kemampuan memimpin koalisi parpol di pemerintahan.
"Untuk skor total penilaian dari tujuh aspek itu terdapat 25 tokoh yang nilai ketercukupannya di atas 6. Peringkat pertama Jusuf Kalla (7.70) beda tipis dengan Joko Widodo (7.66)," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda saat memaparkan hasil survei bertajuk ' Mengukur Kualitas Personal Para Kandidat Capres-Cawapres 2014' di Jakarta, Ahad (23/3).
Di bawah Jokowi, terdapat mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (7.55), Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (7.09), Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Prabowo Subianto (7.08). Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan (6.97), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (6.84), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (6.81).
Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (6.72), Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (6.70), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (6.69), Anies Baswedan (6.61). Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (6.56), Akbar Tanjung (6.39), Megawati Soekarnoputri (6.39).
Hidayat Nurwahid (6.33). Lalu, Gita Wirjawan (6.18), Marzuki Alie (6.18), Syahrul Yasin Limpo (6.16), Sutiyoso (6.15), Endriartono Sutarto (6.09), Isran Noor (6.07), Suryadharma Ali (6.06), Pramono Edhie Wibowo (6.04), dan Hary Tanoesudibjo (6.00).
Juri penilai terdiri dari 330 Guru Besar (profesor) yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka tidak hanya pakar Ilmu Politik, tetapi mencakup aspek kelimuan lainnya. Seperti ekonomi, pertanian, hukum, dan manajemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
