REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peserta konvensi capres Partai Demokrat Gita Wirjawan menyoroti mengenai pembuat keputusan di jajaran eksekutif. Setelah selama empat tahun menjadi bagian dari pemerintahan, Gita mempunyai usulan terkait pengambilan keputusan.
Gita yang baru mundur dari posisi mendag itu mengatakan, banyak hal bagus dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, ia mengkritik SBY dan menyatakan masih banyak hal yang bisa diperbaiki.
Setelah lepas dari pemerintahan, Gita melihat ada yang perlu dicermati. "Keputusan di cabang eksekutif pemerintah, itu harus dilakukan oleh orang-orang nonpartai. Khususnya untuk kepentingan ekonomi kita. Ini penting sekali," kata dia di Hotel Harris, Bandung, Rabu (5/2).
Dalam acara Debat Bernegara Konvensi Capres Partai Demokrat itu, Gita menilai masyarakat sudah jengah dengan janji sehingga pada akhirnya menjadi golput.
"Karena apatis dengan pejabat, dengan politikus, dengan siapa pun yang selalu berjanji. Tapi sulit untuk mengambil keputusan terkait ketahanan pangan, ketahanan energi dan pembangunan infrastruktur, kalau kita harus sibuk ngurusin acara partai," kata dia.
Menurut Gita, pemerintah harus konkrit ketika berurusan dengan masyarakat. Pemerintah harus bersama rakyat, mencari jawaban dan solusi. Karena, ada tugas untuk besar yang harus dilakukan. "Kita mau agar bukan hanya pertumbuhan ekonomi enam persen, tetapi pemerataan," ujar dia.
Gita mencontohkan di Jawa Barat masih ada sekitar enam juta masyarakat miskin. Jumlah itu sekitar 17 persen dari angka kemiskinan di Indonesia. Ke depan, seharusnya itu bisa ditekan dengan pemerataan. "Provinsi Jabar itu bisa memberikan kontribusi 15 persen dari total pendapatan nasional," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
