REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan sebaiknya lembaga survei menghentikan klaim mereka atas kemenangan salah satu pasangan.

"Mereka yang melakukan survei-survei selalu menyatakan sebagai pejuang dan pengawal demokrasi. Karena itu, mengabaikan kebenaran yang akan dihasilkan dalam penghitungan manual oleh KPU sangat jauh dari semangat demokrasi," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Saleh, sikap klaim kebenaran seperti itu bisa jadi akan membenamkan rasionalitas dan mengembangkan klaim kebenaran subjektif yang tidak baik dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

Saleh mengatakan, pada Pemilu legislatif sebelumnya banyak lembaga survei yang memperkirakan PDI Perjuangan akan menang telak, bahkan hingga menembus 30 persen. Namun, efek Jokowi yang digembar-gemborkan ternyata tidak terbukti. Rekapitulasi manual KPU membuktikan PDI Perjuangan hanya memperoleh 18,95 persen.

Sebaliknya, partai-partai Islam banyak yang diperkirakan tidak lolos "parliament threshold". PKS, PPP, dan PAN diperkirakan hanya akan memperoleh suara di bawah 3,5 persen. Prediksi-prediksi itu ternyata meleset jauh. Penghitungan di KPU menyebut partai-partai itu tetap aman.

"Bahkan untuk PAN, mendapatkan 7,59 persen, naik dari perolehan suara pada pemilu 2009. Semestinya, semua pihak tidak terlalu cepat melupakan kesalahan-kesalahan prediksi yang pernah dilakukan lembaga-lembaga survei," katanya.

Saleh mengatakan sengketa mengenai kebenaran hasil hitung cepat harus dijadikan pelajaran, terutama bagi lembaga survei yang juga berperan sebagai konsultan politik. Bagaimanapun hasil survei yang dilakukan tim sukses pasti bias dan dipenuhi muatan subjektivitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika