Sabtu 21 Jun 2014 13:10 WIB

KJP Dinyatakan Bermasalah, Relawan Jokowi Tetap Sosialisasikan KIP

Rep: mj06/ Red: A.Syalaby Ichsan
Calon Presiden nomor urut dua, Joko Widodo memberikan paparan dalam debat ronde II di Hotel Gran Melia, Jakarta, Ahad (15/6). Debat tersebut membahas tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Foto: Aditya Pradana Putra/Republika
Calon Presiden nomor urut dua, Joko Widodo memberikan paparan dalam debat ronde II di Hotel Gran Melia, Jakarta, Ahad (15/6). Debat tersebut membahas tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Relawan Taruna Merah Putih dan Seknas Perempuan pendukung Jokowi beserta para tim sukses mengadakan pengobatan gratis di RT 01/09 Kampung Sayuran, Gang Manunggal 2C Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon, Sabtu (21/6).

Dalam acara tersebut, relawan menyatakan, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar terus dilanjutkan pelaksanaannya oleh Joko Widodo.  

Jokowi calon presiden dengan no urut 2 bersama Jusuf Kalla di Pemilu 2014 ini mengampanyekan kembali Kartu Indonesia Sehat dan Pintar di seluruh Indonesia. Sekitar 30 juta Kartu Sehat dan Pintar dicetak dan dibagikan kepada masyarakat yang berada di Jawa Barat.

Pengobatan gratis dan foging ini pun diadakan oleh tim sukses Jokowi-Jk untuk menyosialisasikan Kartu Sehat dan Pintar. Menurut Tim sukses Jokowi-Jk, Folmer Siswanto Maruhun, jika Jokowi-JK menang di pemilu 201, Jokowi akan membawa revolusi mental yang terwujud apabila masyarakat Indonesia dan penduduk Kota Bandung khususnya untuk kesehatan dan pendidikannya terjamin, melalui Kartu Indonesia Sehat ini.

“Karena dengan kesehatan yang optimal, pendidikan yang memadai tentu sumber daya manusia dan anak-anak bangsa Indonesia akan meningkat, dan tentu ini akan meningkatkan daya saing bagi bangsa kita menghadapi era globalisasi sekarang. Itu modal kita untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan harapan kita,” katanya.

Kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun anggaran 2013. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, Kartu Jakarta Pintar yang menjadi program andalan Jokowi dinilai bermasalah dan telah merugikan APBD.

BPK mengungkapkan,  program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama penerima yakni nama anak dan nama ibu kandung yang identik. Kerugiannya pun mencapai Rp 13,34 miliar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement