REPUBLIKA.CO.ID,Surabaya--Capres dan Cawapres dituding tidak peduli dengan soal pajak. Pasalya, saat berlangsung debat Capres dan Cawapres, soal pajak tak disinggung dalam debat tersebut.

Ahli perpajakan , Darussalam SE.Ak., M.Si., LLM Int. Tax  mengungkapkan hal itu saat berlangsung dalam Seminar Nasional Perpajakan di Surabaya. “Mayoritas Negara yang ada di dunia sangat bergantung pada sektor perpajakan. Pajak adalah hasil dari sebuah demokrasi,'' katanya.

Ia menyesalkan pada debat Capres dan Cawapres saat ini di Indonesia tidak banyak berbicara mengenai pajak . Padahal pada saat debat Capres dan Cawapres di Amerika, setiap kandidat Presiden dan Wakil Presiden tidak takut untuk menunjukkan SPT/bukti pelaporan pajak.

Kontribusi pajak bagi penerimaan Negara adalah sebesar 76,66 persn namun jumlah tersebut tidak membuat para Capres dan Cawpres tertarik untuk membicarakan hal ini pada saat melakukan kampanye ataupun debat.  ''Padahal 62 persen dari penerimaan tersebut digunakan untuk pelayanan umum,'' papar Darussalam.

Ia mengaku miris dengan perpajakan di Indonesia. Saat ini baru  20 persen  atau 459 ribu dari 2.2 juta  Wajib Pajak Badan yang sudah membayar PPh Badan.  Untuk wajib pajak pribadi baru sekitar 39 persen atau 8.9 juta dari 23 juta Wajib Pajak Pribadi yang patuh melaporkan SPT.

''Banyak free-riders yang mau menikmati hasil pembangunan tanpa kemauan untuk membayar pajak,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika