REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fungsionaris PDIP, Zuhairi Misrawi, menyatakan kesediaan Joko Widodo (Jokowi) menjadi capres bukanlah kemauannya sendiri, melainkan permintaan masyarakat.
"Saat menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi diminta oleh berbagai kelompok kelas menegah di Jakarta untuk menjadi gubernur DKI," tutur Zuhairi yang juga tim sukses Jokowi-Muhammad Jusuf Kalla (JK) bidang analisis media, pada Senin petang (16/6).
Berbagai kelompok kelas menengah itu menghendaki perubahan terhadap kebijakan dan pelayanan yang sangat buruk di Jakarta.
Begitu pula saat deklarasi menjadi capres, Itu bukan kemauan pribadi Jokowi. Saat itu, papar Zuhairi, berbagai lembaga survei mengumumkan mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Jokowi sebagai capres.
Misalnya Cyrus, yang mengumumkan hasil survei Jokowi mencapai angka tertinggi dibandingkan kandidat capres lainnya. "Waktu itu, Direktur Cyrus sendiri yang datang ke PDIP dan meminta Pak Jokowi menjadi capres berdasarkan hasil survei lembaganya," jelas Zuhairi.
"Saya sendiri jadi saksi, enam bulan sebelum deklarasi menjadi bakal capres, Pak Jokowi sempat menyatakan: 'Mas, saya capek, mau benahi Jakarta dulu'," tutur Zuhairi sambil menirukan suara Jokowi.
Bahkan sebulan sebelum deklarasi, Pak Jokowi meminta nomor lembaga survei yang mengumumkan namanya sebagai capres terkuat. "Jokowi ingin menanyakan sejauh mana kebenaran dan validitas survei itu," unkap Zuhairi.
Tentu saja Jokowi menjadi capres juga melalui proses politik. Yakni, melalui Rakernas terakhir di Ancol, kader-kader PDIP meminta Jokowi harus dicapreskan dari PDIP.
Jadi, Jokowi menjadi capres, gubernur dan walikota itu bukan karena dia mau, tapi diminta oleh rakyat. "Tentu Jokowi juga diusulkan oleh partai saya, PDIP, yang semua oramg sudah tahu wataknya seperti apa.
"Saya all-out membantu Pak Jokowi untuk Indonesia, agar faktor kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan," tegas Zuhairi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
