REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menyayangkan tindakan Jusuf Kalla (JK) dalam debat capres beberapa hari lalu itu. Ketika itu, JK membuka perdebatan ke arah penyerangan pribadi Prabowo Subianto.
Menurut dia, tindakan itu tidak produktif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Karena seharusnya debat lebih mengedepankan visi, misi, konsep, dan program konkret untuk rakyat Indonesia.
Ia mengemukakan, jika bicara mengenai pemecatan, maka sebaiknya tidak lupa mengenaik rekam jejak JK saat menjadi menteri pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika itu, JK pernah dipecat dari jabatannya sebagai menteri perdagangan.
"Jadi jangan lupa, harus diingat bahwa JK dipecat Gus Dur karena korupsi", jelas Wasekjen DPP Partai Golkar yang juga mantan Ketua Umum DPP KNPI, Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya, Kamis (12/6).
Doli mengingatkan, JK dipecat bukan saja karena korupsi, tapi juga kolusi dan nepotisme.
"Alasan KKN itu diutarakan Gus Dur dalam Rapat Konsultasi Tertutup antara pemerintah dan DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 April 2000. Saat itu Gus Dur memilih sampaikan alasan pemecatan JK secara tertutup ke DPR karena tidak ingin mempermalukan JK. Nepotisme JK saat itu lahirkan istilah yang populer disebut 'SDM', Semua Dari Makassar," bebernya.
Menurut Doli, selain soal KKN Gus Dur juga memecat JK karena indisiplin. Yaitu karena pergi ke luar negeri tanpa izin Gus Dur.
"Gus Dur berang, JK sebagai pembantu presiden pergi keluar negeri tanpa izin. Namun saat ingin dipecat Gus Dur, JK selamat karena menyodorkan kertas kosong yang diklaim sebagai izin. Gus Dur yang mengalami gangguan penglihatan percaya. Belakangan baru diketahui itu bohong. Jadi JK ini sudah punya bakat pembohong," tuding Sekjen PB HMI era 1999-2001 tersebut.
Menurut dia, rakyat perlu diingatkan lagi mengenai masalah itu. Sehingga, tidak memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung.
"Silakan rakyat yang menilai sendiri, itulah fakta yang harus diingat. Sebagai cawapres, JK ini pun tidak bersih-bersih amat. Sayang saat JK dipecat Gus Dur KPK belum ada," papar Juru Debat Timkamnas Prabowo-Hatta itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
