REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Jajaran DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku, siap mengklarifikasi kampanye hitam yang menyerang status agama capres Joko Widodo (Jokowi).
"Para kader dan simpatisan, termasuk warga Nahdlatul Ulama (NU) akan mengklarifikasi kampanye hitam yang mendiskreditkan Jokowi melalui media massa mau pun media sosial akhir-akhir ini," kata Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, di Ambon, Kamis (29/5).
Dia menegaskan, perbuatan tercela itu adalah fitnah yang kejam dan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
"Jokowi tidak diragukan status agamanya adalah Islam dengan telah menunaikan ibadah haji maupun umrah ke Tanah Suci. Sehingga kampanye hitam itu bertentangan dengan ajaran agama Islam," ujar Basri.
Karena itu, DPW PKB Maluku telah menginstruksikan para kader mau pun simpatisan, termasuk warga NU. Yaitu agar memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tidak boleh meragukan status agama Jokowi.
"Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya klarifikasi perlu diintensifkan. Karena perbuatan tersebut tidak diridhoi Allah," katanya.
Dia mengakui, masyarakat di Maluku sangat sensitif soal status agama. Sehingga kampanye hitam dilarang untuk dilakukan para partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Kami (PKB) bersama PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKPI siap memenangkan Jokowi-JK dengan melarang adanya kampanye hitam terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa," tegas Basri.
Dia menjelaskan, kader mau pun simpatisan PKB tak terpengaruh keputusan politik pribadi Mahmud MD dan Rhoma Irama yang mendukung Prabowo-Hatta.
"Keduanya memang tokoh yang dihormati. Namun, kader dan simpatisan PKB patuh kepada putusan DPP yang telah berkoalisi dengan PDIP, Nasdem, Hanura untuk memenangkan Jokowi-JK," ujar Basri.
Apalagi, tambahnya, simpati masyarakat Maluku kepada pasangan Jokowi-JK relatif tinggi. Karena kepribadian mereka yang ingin dekat dengan rakyat mau pun bertindak cepat mengatasi masalah.
Begitu pun JK yang sudah diketahui masyarakat Maluku sangat gigih menangani konflik sosial pada 1999 dengan puncaknya perjanjian Malino.
"Kami juga tidak lupa jasa dan pengabdian keluarga Kalla di NU sehingga itu strategis untuk meyakinkan para pemilih di Maluku yang saat pileg 9 April 2014 mencapai lebih dari 1,2 juta orang," kata Basri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
