REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD II Golkar mulai berdatangan ke Jakarta untuk mengawal proses Rapimnas ke 6 Partai Golkar. Golkar menggelar rapimnas untuk menentukan arah koalisi partai.

Ketua Forum Silaturahmi DPD II Golkar se-Indonesia Muntasir Hamid mengatakan, kedatangan DPD II Golkar salah satunya untuk menanyakan Idrus Marham sebagai Steering Committee (SC) panitia rapimnas. Menurut Muntasir, Idrus belum memberikan keterangan apakah dia tidak memiliki masalah lagi dengan KPK.

Sebelumnya, KPK sempat memanggil Idrus sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa Pemilukada di MK. Namun, Johan tidak mengetahui apakah dalam pemeriksaan Idrus, penyidik menanyakan perihal adanya uang suap terkait pengurusan sengketa Pemilukada Palangkaraya.

''Jangan sampai besok sehabis rapim jadi cacat hukum, dia ada sangkut pautnya tidak dengan masalah yang ada di KPK,'' kata Muntasir, Jumat (16/5).

Muntasir menegaskan, Idrus perlu mengaklarifikasi apakah dia sudah tidak bermasalah lagi dengan KPK. ''Jangan sampai juga dia beralasan ada rapim ketika dipanggil sebagai saksi di KPK,'' kata dia.

Pelurusan informasi mengenai Idrus sangat penting bagi Rapimnas. Idrus merupakan Sekjen Partai Golkar, dan Rapimnas tidak boleh dipimpin oleh orang-orang yang saling suap.

''Tolong diluruskan. Jangan main-main. Harus bisa menjelaskan ke kader partai bahwa dia bersih juga kepada publik. Ini menyangkut tentang pencitraan partai,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika