REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapimnas PPP yang digelar Sabtu (19/4) di Kantor DPP PPP mengagendakan arah koalisi PPP. Termasuk kemungkinan mencapreskan figur di luar Prabowo Subianto.
Sekjen DPP PPP Romahurmuziy yang sudah dipecat Suryadharma Ali mengatakan dua agenda besar yang akan dibahas, pertama terkait masukan dan informasi proses pemilihan legislatif (Pileg) dan bagaimana perolehan suara partai dan kecenderungan massa PPP di daerah. "Masukan ini sebagai basis arah koalisi PPP ke depan," katanya.
Dari masukan inilah, kata dia, akan diputuskan bagaimana kemungkinan koalisi PPP untuk mengusung capres dengan beberapa partai politik yang ada. Pihaknya pun masih membuka semua peluang dengan semua partai dan capres. Termasuk tegas dia, yang terutama adalah mengarahkan koalisi sesama partai Islam.
Kemudian, jelas dia, agenda kedua dalam Rapimnas adalah mengevaluasi setiap kondisi internal PPP saat ini. Dimana menurut dia, saat ini dinilai telah terjadi perbedaan yang cukup tajam diantara fungsionaris partai di berbagai tingkatan pusat dan wilayah.
"Tujuan Rapimnas ini merekonsiliasi perbedaan hingga titik nol dan merangkai Islah menuju berkah," harapnya. Jadi kembali ia menegaskan tidak ada penggulingan Ketua Umum partai seperti yang dikhawatirkan Ketua Umum Suryadharma Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi menegaskan selama belum ada hasil dari Rapimnas, PPP secara resmi belum memutuskan berkoalisi dan mendukung capres manapun. "Dukungan Suryadharma yang kemarin itu bentuk dukungan pribadi saja," tuturnya.
Pihaknya pun masih membuka komunikasi politik dengan berbagai partai dan capres lain, termasuk yang diutamakan adalah koalisi partai Islam seperti yang diusung Amien Rais dengan Poros Indonesia Rayanya.
Emron menekankan, permasalahan dukungan kemarin bukan pada capres Prabowonya. Akan tetapi penetapan dukungan sang Ketua Umum yang ia nilai melanggar semua mekanisme dan AD/ART partai, dimana keputusan dukungan tidak dibahas dalam Rapimnas PPP sesuai amanat Mukernas PPP.
Ia menduga ada permainan pribadi dibalik dukungan sepihak tersebut oleh beberapa oknum yang memanfaatkan dukungan ke Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa pemecatan sepihak yang dilakukan Ketua Umum Suryadharma Ali tetap tidak sah karena tidak sesuai prosedur dan tata aturan tertib administrasi. Karenanya pada Jumat malam, jelas dia, saat rapat persiapan Rapimnas yang kuorum dan diikuti oleh sebagian besar pengurus harian DPP PPP, seperti tiga Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saefuddin dan Sekjen Romahurmuziy serta sebagian besar Ketua DPW menetapkan pemecatan sepihak tersebut tidak sah.
"Dengan demikian seluruh keputusan yang beredar terkait pemberhentian sepihak oleh Ketua Umum kemarin tidak pernah ada. Dan mereka yang dikabarkan dipecat tetap aktif dalam jabatan DPP dan DPW seperti semula," terang Emron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
