REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan pengusungan calon wakil presiden kepada PDI Perjuangan ataupun Gerindra, sebagai partai yang berpeluang memimpin koalisi.
"Soal cawapres kami posisinya menunggu pemimpin koalisi (PDIP ataupun Gerindra)," ujar Helmy di Jakarta, Selasa (15/4).
Helmy mengatakan saat ini PKB masih melakukan komunikasi dengan PDIP dan Gerindra. Menurut dia, kepastian dengan siapa PKB berkoalisi akan diumumkan dalam waktu dekat oleh kedua partai tersebut.
Yang jelas, kata Helmy, dalam koalisi itu PKB akan menawarkan empat nama yang bisa diusung menjadi cawapres antara lain Muhaimin Iskandar, Rhoma Irama, Mahfud MD dan Jusuf Kalla.
"Kami hanya mengumpan bola saja. Terserah partai pemimpin koalisi apakah bolanya mau ditembak langsung atau mau diolah-olah dulu," ujar dia. Dia menjelaskan keputusan PKB untuk tidak memaksakan posisi capres lantaran elektabilitas calon yang ditawarkan PKB kemungkinan bisa menurun.
"Nama-nama yang kami tawarkan itu kan awalnya untuk diusung sebagai capres. Tapi pasar capres dan cawapres berbeda, dalam arti elektabilitasnya saat menjadi capres bisa tinggi, namun begitu menjadi cawapres rendah," kata dia.
Ia mengatakan meskipun tidak memaksakan posisi cawapres, namun PKB mensyaratkan adanya pembagian kekuasaan "power sharing" dari partai pemimpin koalisi nantinya.
Menurut Helmy, pembagian kekuasaan ini sudah umum terjadi di negara yang menganut demokrasi modern.
"Saya menyebutnya 'power sharing' karena kalau disebut politik dagang sapi menjadi kurang baik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
