REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar pendidikan yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi menilai penyebutan Joko Widodo dalam salah satu soal Ujian Nasional (UN) 2014 jangan dipersepsikan secara politis.

Ia tidak memungkiri ada pihak yang kemudian mempersepsikan penyebutan Jokowi dalam soal UN itu berkaitan dengan unsur politis, tetapi perlu diingat bahwa soal-soal UN itu sudah dibuat sejak lama.

Pembuatan soal UN, kata dia, pasti sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Joko Widodo resmi dijagokan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, yakni 14 Maret 2014.

"Ketika itu, Jokowi kan belum jadi capres, tetapi Gubernur DKI Jakarta. Itu alasan pertama yang membuat saya tidak mempersepsikan munculnya soal itu (Jokowi, red.) secara politis," katanya.

Alasan kedua, kata dia, soal-soal UN dibuat oleh pemerintah, sementara Jokowi bukan berasal dari partai politik pemerintah sehingga tidak ada alasan soal semacam itu dibuat dengan maksud politis.

"Kalau kenapa soal itu bisa lolos? Ya, tanyakan itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dari dua alasan yang saya sebutkan tadi, saya tidak mencurigai adanya kepentingan politis," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika