REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Amnesty International, meminta Capres Joko Widodo yang bakal menjadi presiden baru Indonesia diminta agar membela penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang pernah dilontarkan Capres Joko Widodo dalam janji-janji kampanyenya.
"Penegakan HAM tersebut dibutuhkan apalagi pemerintahan yang baru memiliki kesempatan untuk membuka halaman baru menuju era hak asasi manusia secara sejati dihormati di Indonesia," kata Richard Bennett, Direktur Asia Pasifik Amnesty International dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Rabu.
Ia mengatakan itu terkait KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2014 nomor urut dua yaitu Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 atau 53,15 persen dari total suara sah.
Menurut dia, kemenangan Joko Widodo akan meningkatkan harapan banyak aktivis hak asasi manusia dan korban yang telah berjuang melawan impunitas selama bertahun-tahun harapan-harapan tersebut tidak bisa dihabisi.
Ia mengatakan, Joko Widodo, yang hari ini dikonfirmasikan sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Juli, telah menjanjikan untuk mengutamakan urusan hak asasi manusia selama masa pemerintahannya termasuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran serius HAM di masa lalu, melindungi kebebasan beragama, mereformasi kepolisian dan membuka akses ke Papua bagi para pemantau internasional.
"Ini merupakan sesuatu yang membesarkan hati bahwa Presiden Joko Widodo telah berbicara tentang komitmennya untuk hak asasi manusia selama masa kampanye presiden, sekarang saatnya dia harus mewujudkannya," kata Richard.
Ia mengatakan, sebagai langkah awal, kami mendesak pemerintahan yang baru untuk mengambil evaluasi mendalam rekam jejak hak asasi manusia Indonesia selama dekade terakhir dan memformulasikan sebuah rencana aksi yang jelas. Selain itu hal ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil dan aktor-aktor penting lainnya.
Richard menyampaikan sejumlah rekomendasi delapan isu utama yang perlu menjadi agenda utama dari pemerintahan yang baru yakni melawan iklim impunitas bagi kejahatan-kejahatan masa lalu, Presiden harus menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyelesaikan penyidikan-penyidikan terkait kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, yang diterimanya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan badan-badan lain, dan membawa para pelakunya ke proses hukum.
"Sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dibentuk sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional, yang juga bisa merekomendasikan upaya reparasi untuk memulihkan penderitaan para korban," katanya.
Puluhan tahanan nurani, khususnya yang berasal dari Papua dan Maluku, masih ada dibalik penjara karena aktivitas politik damai mereka di Indonesia, dan harus segara dibebaskan.
"Pemenjaraan mereka yang terus berlangsung menjadi penanda terus tidak dihormatinya kebebasan berekspresi di sebagian wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo untuk membuka akses secara bebas dan tanpa halangan ke Papua bagi para pemantau internasional, termasuk Organisasi Non-Pemerintah dan jurnalis asing, sebagaimana yang dijanjikannya pada saat kunjungannya ke Papua di masa kampanye presiden.
Disamping itu Indonesia, yang memiliki GDP tertinggi di kawasan ini dan menjadi tuan rumah markas Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, secara cepat muncul menjadi pemimpin di Asia Tenggara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
