REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil penghitungan suara pemilu presiden para rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 22 Juli akan memastikan siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan memenangkan kontestasi Pemilu Presiden 2014.
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mendapat mandat dari konstitusi diharapkan semua elemen masyarakat Indonesia dapat melakukan penghitungan suara pemilu presiden secara netral, jujur, dan adil, guna menghasilkan pemilu presiden yang demokratis.
Jika mencermati hasil rekapitulasi suara dari rapat pleno KPU tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia maka kemungkinan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul di 23 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia.
Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, unggul di 10 provinsi. Namun, hasil final rekapitulasi perolehan suara kedua pasangan capres cawapres baru akan diumumkan setelah rapat pleno KPU tingkat nasional di Jakarta, pada Selasa, 22 Juli 2014.
Menyikapi perolehan suara pemilu pemilu presiden di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap mengingatkan para kader, relawan, dan simpatisannya agar terus mengawal penghitungan suara sampai ke tingkat nasional.
Juru bicara Timkamnas pasangan Jokowi-JK, Hasto Kristianto, di Jakarta, Sabtu (19/7), mengatakan bahwa penghitungan suara yang dilakukan lembaga-lembaga survei kredibel melalui hitung cepat, rekapitasi suara riil yang dilakukan DPP PDI Perjuangan maupun relawan, serta rekapitasi suara secara berjenjang yang dilakukan KPU hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, semuanya telah memberi arah kemenangan kepada pasangan Jokowi-JK.
"Namun kami tidak mau lengah, tetap menjaga kewaspadaan dengan selalu mengingatkan para kader, relawan, dan simpatisan, untuk terus mengawal penghitungan suara secara berjenjang hingga ke tingkat nasional," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, meskipun rekapitasi suara, termasuk yang dilakukan KPU hingga tingkat kabupaten dan kota memberi arah kemenangan kepada pasangan Jokowi-JK, tapi kemungkinan adanya manipulasi dan skenario untuk menghambat kemenangan pasangan nomor urut 2 itu, masih sangat dimungkinkan terjadi.
Dia mencontohkan, salah satu upaya menghambat kemenangan pasangan Jokowi-JK adalah dengan adanya gugatan dan permintaan di lakukan pemungutan suara ulang.
Mengantisipasi adanya hambatan tersebut, kata Hasto, calon presiden nomor urut dua, Jokowi secara dini sudah menginstruksikan kepada Timkamnas, partai politik pengusung, maupun para relawan, agar tidak ada pengerahan massa pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU, pada Selasa, 22 Juli 2014.
"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia menyambut penghitungan suara di KPU secara damai, yakni menggunakan pakaian batik, pada Senin (21/7)," katanya.
Timkamnas Jokowi-JK memberikan kepercayaan kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi suara nasional secara jujur dan adil serta kepada Bawaslu untuk dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh.
"Kami mempercayakan kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk benar-benar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi suara. Kami juga memberikan kepercayaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan betul-betul mengawal proses transisi kepemimpinan ini agar berjalan secara aman dan damai," katanya.
Hasto menegaskan, penyelenggaraan pemilu presiden 2014 ini merupakan bagian dari tanggung jawab sejarah Presiden SBY tidak hanya kepada rakyat Indonesia, juga pada dunia internasional, bahwa demokrasi di Indonesia semakin dewasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
