Jumat 18 Jul 2014 12:04 WIB

Pasukan Khusus TNI Gelar Latihan Pengamanan Pilpres

Dua prajurit Kodam XII/Tanjungpura berada di atas panser usai mengikuti upacara kesiapsiagaan pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Alun-Alun Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Senin (7/7).
Foto: antara
Dua prajurit Kodam XII/Tanjungpura berada di atas panser usai mengikuti upacara kesiapsiagaan pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Alun-Alun Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Senin (7/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 64 personel pasukan khusus TNI dari satuan penanggulangan teroris melakukan latihan pengamanan jelang rekapitulasi suara secara nasional pada 22 Juli 2014. Latihan terdiri atas Kostrad dan Kopassus TNI Angkatan Darat, Marinir TNI Angkatan Laut serta Paskhas TNI Angkatan Udara.

"Sebanyak 12 pesawat helikopter diterjunkan dalam latihan itu," kata Panglima Divisi I Kostrad yang sekaligus sebagai Komandan Latihan, Fransen D Siahaan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (18/7).

Latihan, kata dia, menggunakan tiga Heli Bell 412 TNI AL, dua pesawat Heli Bell 412 TNI AD, tiga pesawat Heli Super Puma Nas 332 TNI AU dan empat pesawat MI-17 TNI AD.

Latihan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi segala kemungkinan bentuk ancaman dan gangguan pada pilpres 2014. Tujuannya, mewujudkan stabilitas keamanan di seluruh wilayah NKRI serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sasaran latihan adalah agar para prajurit Pasukan Khusus TNI memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tehnik mobilisasi udara (Mobud) dengan baik. Dengan latihan ini para prajurit TNI memiliki kecepatan bergerak. Mulai dari pemuatan heli, pemindahan udara, keluar dari heli dan dilanjutkan aksi di daerah sasaran.

Selain itu, juga untuk melatih kecepatan bergerak prajurit secara professional, gesit, lincah dan penuh dengan kewaspadaan.

Dalam latihan, diskenariokan kalau negara tengah terjadi chaos dan kantor Komisi Pemilihan Umum menjadi amukan massa. Kemudian, presiden memerintahkan Panglima TNI untuk menerjunkan pasukan khusus TNI dalam mengamankan personil KPU, materiil dan data KPU.

"Kemudian, kita terjunkan personel pasukan khusus untuk melakukan fastroping (turun cepat gunakan tali) dari helikopter. Mereka kemudian, melakukan pengamanan personel KPU dan data-data KPU," kata Fransen.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement