REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Pilpres 2014 pada 9 Juli mendatang, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengumumkan empat "Seruan Nasional Kemanusiaan".
"Sesuai dengan hasil sidang paripurna Komnas HAM, sebagai persidangan tertinggi, kami memutusan posisi Komnas HAM adalah netral, independen, dan tidak memihak pada perhelatan politik, termasuk Pilpres 2014," tegas Koordinator Pengawsan Pilpres 2014 Komnas HAM, Maneger Nasution dalam rilisnya belum lama ini kepada ROL.
Jadi, sebagai lembaga negara yang independen, tidak pada tempatnya Komnas HAM ditarik-tarik untuk melakukan dukung mendukung terhadap pasangan calon tertentu. "Semua pihak harus memahami posisi ini," tutur Maneger.
Komnas HAM juga mendesak pemerintah terutama TNI, Polri, PNS, dan penyelenggara Pemilu/KPU/Bawaslu untuk menjaga netralitas dan profesionalitas pada Pilpres 2014 ini.
Untuk memastikan itu, papar Maneger, Komnas HAM melakukan pemantauan di 13 Provinsi pada Pilpres 2014.
Komnas HAM mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menjaga situasi yang kondusif ini sembari meningkatkan kewaspadaan dari upaya-upaya adu domba, provokasi, dan kampanye jahat. Khususnya, ungkap Maneger, kampanye yang berbau suku, agama, ras, adat-stiadat (SARA) dan etnis demi keutuhan ke-Indonesiaan kita.
Komnas HAM juga mengajak semua warga negara yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) tanpa intimidasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
