REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA - Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara 'Silaturrahim Kiai Kampung untuk Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK)' di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/6).
"Dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba memberi pemahaman dan klarifikasi mengenai isu-isu yang banyak sekali beredar selama pencapresan saya. Ini penting supaya masyarakat bisa memilah-milah, mana yg benar, yang salah, yang isu dan bukan isu," kata Jokowi.
Dia mengakui selama melakukan perjalanan kampanye, ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh warga terkait beberapa isu seputar pencalonan dirinya sebagai presiden. "Pertama, mengenai isu penghapusan tunjangan sertifikasi guru. Itu tidak mungkin saya hilangkan, kalau ditambah pasti. Kalau dihapus ya bagaimana. Masa percaya dengan isu begitu. Logikanya kan gak masuk," ujar mantan wali kota Solo itu.
Dia menuturkan, isu kedua yang sering dipertanyakan, yaitu terkait fitnah yang menyebut dirinya memiliki nama panjang Herbertus Joko Widodo atau fitnah yang menyebut ayahnya merupakan warga Singapura. "Banyak memang yang mencari-cari kesalahan saya. Karena tidak berhasil menemukannya, akhirnya membuat fitnah, dan yang paling cepat menyebar pasti fitnah yang berkaitan dengan SARA," kata Jokowi.
Selanjutnya, dia mengungkapkan banyak juga warga yang menanyakan isu terkait penghapusan beras untuk warga miskin (raskin) dan keterlibatannya dalam kasus bus Transjakarta yang berkarat.
"Logikanya tidak masuk lah. Pengadaan bus-bus itu tanggung jawab pengguna anggaran, yaitu dinas terkait. Sedangkan, saya bertindak sebagai pihak yang hanya memerintahkan dinas untuk melakukan pembelian bus Transjakarta," ungkap Jokowi.
Terakhir, dia juga memberikan pemahaman terkait sebutan presiden boneka yang kerap ditujukan kepadanya. Dia mengatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, sehingga wewenang sebagai presiden itu akan dimanfaatkan dengan baik untuk menentukan menteri-menteri, ketua lembaga dan lain-lain.
"Kalau mau kasih usul, silakan, siapa saja boleh. Tapi, nanti yang memutuskan adalah presiden sebagai pemimpin negara. Pemimpin itu harus tegas. Artinya, berani membuat keputusan dan berani mengambil risiko. Itulah artinya tegas," tambah Jokowi.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Akbar Faisal, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat Dedi Wahidi, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Tb Hasanuddin dan tim sukses pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Teten Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
