Kamis 05 Jun 2014 16:45 WIB

Rieke Minta TKI Pilih Jokowi-JK

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung (kanan) bersama Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka (kiri) memberi saweran untuk Selamatkan TKW Satinah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung (kanan) bersama Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka (kiri) memberi saweran untuk Selamatkan TKW Satinah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Tim Pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, Rieke Diah Pitaloka mengarahkan, seluruh buruh migran Indonesia (TKI) untuk memilih pasangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden 2014.

"Kepada TKI di luar negeri mohon bantu perjuangan kami. Kepada TKI di Indonesia tolong door to door, keluarga diingatkan untuk memilih Jokowi-JK," kata Rieke di hadapan ratusan buruh migran, dalam acara Deklarasi Dukungan TKI untuk Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (5/6).

Rieke mengatakan, perjuangan dan perlindungan untuk buruh migran tidak boleh terhenti sampai kapan pun. Oleh karena itu dia menegaskan bahwa buruh migran tidak boleh lagi disebut sebagai pahlawan devisa, karena dikhawatirkan negara hanya akan menghargai devisanya saja.

"Buruh migran jangan disebut pahlawan devisa lagi, karena nanti yang dihargai devisanya saja. Pak Jokowi mengatakan prioritasnya adalah membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri, boleh kerja di luar tetapi sebagai tenaga terdidik dan terlatih," ujarnya.

Rieke yang mendapat tugas sebagai koordinator penggalangan buruh oleh Tim Pemenangan Jokowi-JK mengatakan, ke depan tugas perlindungan buruh migran harus diambil alih negara. Pihak swasta hanyalah sebagai sistem pendukung saja.

"Urusan melindungi buruh migran tidak boleh diserahkan semua ke swasta, harus diurus negara. Swasta tetap dilibatkan tapi bukan sebagai leading sector, hanya sebagai supporting system," ujar dia.

Anggota Komisi IX DPR itu menekankan, selama ini pemerintah menyerahkan persoalan buruh migran kepada pihak swasta. Akibatnya pihak swasta harus berhadapan dengan otoritas di negara penempatan buruh migran. "Harusnya persoalan buruh migran diselesaikan G to G (antarpemerintah)," sarannya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement