REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya menyayangkan sikap Dewan Pimpinan Pusat yang memberhentikan empat ketua wilayah dan seorang wakil ketua umum yang dinilai melanggar aturan kepartaian.
"Terus terang kami sangat menyayangkannya karena saat ini masih proses berjuang dalam perolehan suara di Pemilihan Umum Legislatif," ujar Ketua DPC PPP Kota Surabaya, Buchori Imron, ketika dikonfirmasi, Kamis (17/4).
Pihaknya mengaku terkejut adanya keputusan tersebut. Menurut dia, saat ini partai di tingkat bawah masih konsentrasi pada proses penghitungan suara hasil Pemilu 9 April lalu.
Karena itulah, kata dia, dikhawatirkan adanya konflik internal ini akan mengganggu kinerja kepartaian. Apalagi tidak lama lagi juga akan digelar Pemilihan Presiden yang dijawalkan 9 Juli 2014.
"Kami ingin kondisi internal partai tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Saat ini proses penghitungan belum selesai dan semua harus konsentrasi mengawalnya," kata dia.
DPP PPP melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Syaifullah Tamliha, tertanggal 16 April 2014, memutuskan pemecatan terhadap sejumlah pengurusnya.
Dalam SK itu, ada seorang wakil ketua umum yang dipecat, yakni Suharso Monoarfa yang juga pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat.
Kemudian, ada juga nama empat Ketua DPW PPP yang dipecat, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Pemecatan mereka dikabarkan karena sempat melayangkan protes melalui mosi tidak percaya terhadap SDA karena menghadiri kampanye Partai Gerindra pada musim kampanye Pemilu Legislatif lalu.
Menyikapinya, Buchori menilai DPP terlalu dini memutuskan dan menerbitkan SK pemberhentian sejumlah pengurus. Menurut dia, konflik yang terjadi akhir-akhir ini seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah internal.
"Secara pribadi saya tidak melihat dan mencari-cari siapa yang salah dan benar. Yang jelas, setiap masalah pasti ada solusi yang bisa diselesaikan. Apalagi ini semua demi kepentingan PPP sendiri," kata politisi yang juga pengusaha tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
