REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya tidak mau membangun koalisi berdasarkan kesepakatan bagi-bagi kekuasaan.

Koalisi semacam itu, menurutnya, hanya akan melahirkan politik dagang sapi yang merugikan rakyat. "Kami kalau mau kerja sama mesti sepakat tidak harus ada posisi cawapres ini dan menteri ini," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta.

Tjahjo menyatakan salah saat ini baru Nasdem yang menyatakan sepakat berkoalisi dengan PDIP. Dia tidak risau jika partai-partai lain meninggalkan PDIP lantaran tidak dianggap akomodatif dalam pembagian kekuasaan koalisi. "Partai (lain) yang mau maju sendiri ya sudah," ujarnya.

PDIP hendak membangun koalisi yang efesien. Bukan koalisi gemuk sebagaimana yang dibangun oleh Partai Demokrat dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014.

Menurutnya, koalisi yang dibangun dengan banyak partai akan menimbulkan berbagai friksi kepentingan di pemerintahan. Ujung-ujungnya rakyat juga yang akan dirugikan.

Tjahjo mengakui PDIP sudah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai seperti PAN, PKB, dan Golkar. Namun belum ada titik sepakat antara partai-partai tersebut dengan PDIP dalam membangun koalisi.

"Sudah ketemu beberapa partai. Hanya partai yang punya platform dan ideologi yang sama dukung Pak Jokowi yang menjadi mitra koalisi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika