REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penantian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono hadir memenuhi panggilan tampaknya akan sia-sia. Bawaslu memanggil SBY siang ini untuk mengklarifikasi laporan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.
Pasalnya, SBY kembali kampanye di beberapa kota seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama dengan para kader PD lainnya. Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan Partai Demokrat sedang memanfaatkan masa-masa akhir kampanye terbuka pada pekan ini.
Kampanye memasuki pekan ketiga sebelum pemungutan suara digelar pada 9 April mendatang. “Hari ini semua ikut kampanye terakhir,” katanya, Jumat (4/4). Menurutnya, pemanggilan Bawaslu terhadap SBY karena dugaan penggunaan fasilitas dan uang negara seharusnya tidak perlu dilakukan.
Dia menjelaskan, dari pihak PD dan SBY sudah menjelaskan dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. “Tidak ada pelanggaran dan sudah diklarifikasi. Jadi tidak perlu ada pemanggilan,” katanya.
Sebelumnya, adanya dugaan menggunakan fasilitas negara, SBY memberikan responnya Selasa (1/4). Ia mengatakan tetap tunduk pada aturan. Fasilitas negara yang melekat padanya sebagai presiden sudah pernah dilakukan di era presiden sebelumnya.
Ia pun mengundang BPK untuk mengaudit anggaran yang digunakannya. “Saya akan undang BPK untuk mengaudit anggaran kampanye saya. mana yang anggaran negara, dana mana yang bukan anggaran negara. Supaya masyarakat mengetahui,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
