REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Arief Budiman memastikan akan meminta pergantian logistik pemilu yang rusak karena faktor teknis. Namun, jika kerusakan karena faktor alam, akan diganti bersama oleh KPU dan perusahaan.
"Kami pastikan perusahaan diwajibkan mengganti kerusakan yang disebabkan oleh faktor teknis. Namun untuk kerusakan akibat faktor alam (force majeur) akan menjadi tanggung jawab bersama KPU dan perusahaan," kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Senin (10/3).
Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pengendalian mutu KPU terhadap logistik sangat buruk. Lantaran ditemukannya ribuan surat suara rusak di berbagai daerah.
Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, hasil temuan Formappi menunjukkan rendahnya kualitas surat suara di beberapa daerah.
"Laporan dari berbagai daerah menunjukan begitu banyak masalah terkait surat suara. Mulai dari jumlah tidak sesuai, sobek, tulisan kurang, bahkan sudah ada yang telah diberi tanda pada calon tertentu," kata Lucius.
Di Jakarta Pusat misalnya, ditemukan 181 surat suara rusak. Kemudian di Kendal ada 3.200 surat suara yang rusak. Di Blitar 1.211 surat suara rusak, Badung 4.501 surat suara rusak, Sragen, 400 surat suara rusak, Sumenep, 300 surat suara rusak, dan Poso 11.869 surat suara rusak.
Kemudian di Kota Makasar, 1500 surat suara rusak, di Nias, 700 surat suara rusak. Di Papua jumlahnya sukup besar. Ditemukan 26 ribu surat suara rusak karena kapal pengangkut mengalami kecelakaan.
Arief mengatakan, akan segera mengecek temuan tersebut ke KPU Daerah. Ia pun masih menunggu laporan hasil penerimaan logistik dari seluruh KPU Kabupaten/Kota.
"Barang yang rusak harus dilaporkan. Biar nanti kami minta perusahaan untuk menggantinya," ujarnya.
Namun, Arief mengelak bila sistem pengamanan logistik KPU dinilai lemah. Karena setiap perusahaan produsen surat suara telah bekerja sama dengan kepolisian dan jajaran TNI.
"Nanti kalau KPU minta tambahan anggaran pengamanan logistik, dikritik lagi sebagai pemborosan. Setiap keputusan kami ada rasionalisasinya kok," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
