REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kurang dari dua bulan menjelang pileg 2014 digelar, wacana koalisi antarpartai politik masih sepi. Meski komunikasi telah dilakukan oleh tokoh parpol, masih belum ada sikap dan deklarasi resmi.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, koalisi parpol di Indonesia identik dengan pilpres. Kerja sama antara beberapa partai baru dideklarasikan setelah hasil pemilu legislatif diketahui.
"Tradisi koalisi di Indonesia kurang berbasiskan ideologi, lebih kepada kepentingan. Sifatnya sangat situasional melihat hasil pileg," kata Qodari saat dihubungi, Ahad (23/2).
Namun, pada pemilu 2014 terdapat variabel khusus yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pergerakan dan arah koalisi disebutnya sangat bergantung pada sikap PDI Perjuangan. Karena selama satu tahun terakhir, partai berlambang banteng itu mengalami peningkatan elektabilitas yang cukup tajam.
Sosok kader PDIP yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dianggap Qodari menjadi variabel penting pada pemilu 2014. Apa lagi, Jokowi ditempatkan sebagai tokoh yang laik diusung sebagai capres oleh hampir semua lembaga survei.
Hasil berbagai jajak pendapat juga menunjukkan tingginya tingkat keterpilihan mantan wali kota Solo tersebut. "Semua menunggu, PDI-P mencalonkan siapa. Jokowi atau Megawati?" ujar Qodari.
Keputusan PDIP akan menjadi pertimbangan bagi parpol lain untuk menciptakan koalisi. Partai menengah juga akan menjadikan sikap akhir PDIP untuk melabuhkan dukungan mereka kepada pemimpin koalisi.
Partai besar seperti Golkar, jelas Qodari, juga akan menjadikan keputusan PDIP untuk mengatur strategi politik mereka selanjutnya.
Dengan elektabilitas yang cukup tinggi dan kepastian pengusungan Aburizal Bakrie sebagai capres, sikap PDIP sebagai kompetitor terberat sangat penting bagi Golkar. "Kalau sayup-sayup wacana koalisi kan sudah ada. Misalnya Golkar dengan PKS," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
