REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menemukan adanya tinta pemilu yang gampang luntur. Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan informasi akurat tentang temuan pengadaan logistik tinta pemilu yang tidak sesuai kualitas.

"(Tinta) itu memang bisa saja dihilangkan (dari jari pemilih). Paling tidak, jarinya (pemilih) yang bisa dihilangkan," kata Husni di Jakarta, Jumat (14/2). 

Menurut dia, kualitas tinta permintaan KPU ke para pemenang tender pengadaan logistik pemilu sudah sesuai kualitasnya. Setidaknya, tinta tidak luntur sampai minimal 24 jam. 

Kata dia, KPU bahkan sempat minta pengadaan tinta yang memang tidak bisa luntur dalam jangka waktu yang panjang. Namun, permintaan tersebut urung dipesan. "Itu justru (dengan bahan) yang tidak halal," terang Husni.

Husni pun membantah jika terjadi pemalsuan dalam proses produksi tinta pemilu. Meski pun diakui hal tersebut bisa saja terjadi. Alasannya, karena KPU tidak ingin menciptakan ketidakpercayaan publik, "ya, kita belum mencium indikasi itu. Belum ke sana," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan produksi pengadaan tinta pemilu yang mudah luntur. Temuan tersebut diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, Kamis (13/2). Daniel, dalam inspeksinya awal Februari, menemukan tinta pemilu yang tidak sesuai kualitas di tiga tempat.

Antara lain di Sidoarjo, Jawa Timur, dan di Bogor serta Kuningan, Jawa Barat. Tinta di tempat tersebut mudah luntur hanya dalam beberapa jam. Hal tersebut ditakutkan menjadi celah bagi pemilih curang untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali.

Husni menambahkan, defenisi tinta pemilu yang luntur, beda dengan yang mudah hilang. Luntur pun bukan berarti salah satu penanda pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya itu hilang. Meski tetap berkurang kadar warnanya, namun tetap berbekas. "Ya, itu kecuali jari pemilihnya dihilangkan," ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika