REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meletusnya Gunung Kelud di Kediri Jawa Timur, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi semua kemungkinan. Termasuk perubahan jadwal distribusi logistik dan pemilu.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, penyelenggara pemilu setempat diharapkan berkoordinasi tentang situasi ini dengan KPU pusat di Jakarta.
"Kita (KPU) akan mengeluarkan kebijakan baru jika KPU setempat tidak sanggup memberi jalan keluar," kata Arief, di Jakarta, Jumat (14/2).
Menurutnya, ancang-ancang KPU terkait erupsi Kelud tergantung dengan situasi setelah meletusnya gunung tersebut. Jika pemulihan warga dan pengungsian bisa selesai pada pertengahan Maret, maka KPU mengupayakan pengiriman logistik sesuai jadwal.
Yakni 14 hari sebelum pemilu legislatif digelar. Namun, jika pemulihan melewati akhir Maret, maka semua rencana akan berubah. "Planning kedua yang akan kami ambil, bisa saja menjadikan distribusi logistik pemilu ke satu titik, yaitu di pengungsian," kata Arief.
Pileg pun, ujar dia, bisa dilakukan di lokasi pengungsian. "KPU berharap tetap sesuai rencana, tapi kita coba akan cek langsung ke lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan, kondisi terkini di Jawa Timur mengganggu produksi logistik pemilu. Bahkan, mengancam rencana distribusi. "Hujan debu di sana menggangu kegiatan produksi logistik," ujar dia.
Namun, sehari setelah Kelud erupsi, KPU belum menerima adanya laporan rinci tentang produksi terkini di Jawa Timur. Tercatat, sedikitnya ada 10 perusahaan dan konsorsium di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memenangkan tender pengadaan logistik pemilu 2014. Namun belum ada laporan tentang penghentian kegiatan produksi logistik di 10 perusahaan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
