REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya aksi kemanusiaan pascabencana yang dilakukan oleh sejumlah calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) diharapkan tidak mengikat dukungan.

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, ada dua sisi kepentingan saat politisi melakukan aksi sosial. Menurut dia, pertama alasan simpati dan kedua karena kepentingan dukungan suara.

"Mereka memang tidak salah melakukan hal itu, namun jangan sampai ada unsur mengikat dukungan," kata Siti saat dihubungi Republika, Kamis (16/1).

Menurut dia, masyarakat sebenarnya sudah bisa membandingkan suasana politis tersebut dalam bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau jauh sebelum pemilu orang ini kerap memberikan bantuan, berarti memang untuk kemanusiaan.

Sedangkan, bila selama ini calon tersebut belum pernah datang menyapa masyarakat, kemudian turun memberikan bantuan, maka harus dikritisi kepentingan di belakangnya.

"Apalagi kalau bantuan itu besar seperti pembuatan sumur air, pendirian bangunan atau perbaikan akses lainnya," ujarnya.

Dengan kondisi semacam itu, dia memprediksi peluang warga melihat potensi calon lain tertutup. Sebab, bantuan dari caleg atau parpol, seolah memberikan jaminan atas keterpilihan mereka.

Dia menambahkan, yang tidak bermoral lagi, kalau misalkan dalam aksinya itu, caleg tersebut menunjukan eksistensinya dengan membawa atribut partai dan nomor urutnya. "Baik sebelum atau sudah ditetapkan masa kampanye, kalau ada yang melakukan itu, keterlaluan dan tidak etis," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika