REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris mendorong agar kendaraan-kendaraan baru pada 2030 sudah sesuai target dan program pengendalian emisi. Komite Perubahan Iklim Inggris menilai pemerintah Inggris harus menetapkan standar yang lebih tinggi untuk itu.
Pemerintah Inggris menyatakan, Inggris akan memangkas emisi lebih cepat dibanding anggota G7 lainnya dan Komite Perubahan Iklim Inggris sudah setuju dengan langkah signifikan yang dibuat Pemerintahan Perdana Menteri Theresa May itu, demikian dilansir BBC, Rabu (17/1).
Namun, ambisi itu tidak berarti apa-apa bila pemerintah juga tidak melakukan usaha lebih. Apalagi Rencana Perlindungan Lingkungan 2042 yang bersifat jangka panjang menuai kritik karena belum punya program dan arah yang jelas untuk menekan emisi karbon.
Selain melarang penggunaan plastik dan memakai aneka barang ramah lingkungan, lebih banyak pohon harus ditanam setidaknya di lahan seluas 70 hektare pada 2025 mendatang. Begitu pula praktik pertanian yang harus lebih ramah lingkungan.
Menurut Ketua Komite Perubahan Iklim Inggris Lord Deben, industri otomotif juga harus berjalan ke arah yang sama. Bila mereka hendak menjual kendaraan listrik, maka pemahaman soal energi ramah lingkungan harus juga dipahami distributor.
Lord Deben juga mengkritisi perusahaan konstruksi dan pengelola gedung yang hanya menerapkan standar minimum gedung ramah lingkungan. Komite Perubahan Iklim mengajukan adanya insentif bagi mereka yang punya upaya lebih dalam berbagai praktik yang ramah lingkungan.
''Tapi strategi saja tidak cukup. Semua departemen harus berkontribusi mengurangi emisi karbon, termasuk Departemen Perhubungan,'' kata Lord Deben.
Komite Perubahan Iklim Inggris ingin 30-70 persen mobil baru pada 2030 merupakan mobil bermisi karbon ultra rendah. Sementara 40 persen van baru diharapkan bisa melakukan yang sama pada 2040. Saat ini, baru lima persen mobil baru yang digerakan energi alternatif.
Guru besar University College London, Michael Grubb mengatakan, ada banyak ide bagus untuk menekan emisi. Tentu saja, ide harus direalisasikan dalam aksi nyata dan segera.
''Jangan hanya bising soal rencana, tapi buat aksi sungguhan,'' kata Grubb.
Perwakilan Energy and Climate Intelligence Unit, Richard Black juga setuju dengan itu. Rencana reduksi emisi karbon tak bisa hanya lima tahun.
''Ini butuh waktu panjang sehingga memang akan selalu butuh kebijakan baru yang dieksekusi cepat,'' kata Black.
Sejumlah program dengan dampak segera seperti relaksasi pajak mobil listrik, diangkatnya larangan energi angin di darat, dan penguatan program hunian bebas emisi karbon juga harus dikuatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
