Kamis 17 Apr 2014 00:40 WIB

Produsen Mobil Siap Konversi BBM ke BBG

 Petugas menunjukan cara mengisi BBG di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Lebak Bulus, Jakarta yang batal diresmikan, Jumat (7/3).  (Republika/Prayogi)
Petugas menunjukan cara mengisi BBG di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Lebak Bulus, Jakarta yang batal diresmikan, Jumat (7/3). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jateng Noegardjito mengatakan produsen siap melaksanakan kebijakan Pemerintah mengenai konversi bahan bakar dari minyak ke gas karena dengan bahan bakar gas justru mampu menekan biaya operasional kendaraan.

"Kami yakin kalau konversi ini jadi dilakukan pasti akan diminati oleh masyarakat karena sangat berpengaruh pada biaya operasional," ujarnya di Semarang, Rabu (16/4).

Pihaknya belum bisa memastikan berapa besar selisih biaya tersebut. Namun, masyarakat tetap akan berhitung dari segi efisiensi yang bisa mereka peroleh melalui perpindahan konsumsi bahan bakar ini.

Menurutnya banyak masyarakat yang tinggal di pinggir kota dan bekerja di tengah kota sehingga harus melewati jarak dan waktu yang tidak sedikit. Untuk itu, operasional dalam bekerja sangat diperhatikan oleh masyarakat.

"Masyarakat sekarang sudah cerdas, mereka berhitung betul untuk 'operation cost'-nya, tempat tinggal dan kantor memerlukan biaya. Kendati demikian, untuk bisa konversi dari BBM ke BBG harus dilengkapi dengan infrastruktur dulu," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa jenis mobil yang akan dilengkapi dengan bahan bakar gas tersebut, yaitu jenis APV mengingat "market share"-nya yang relatif cukup besar.

"Hingga saat ini 'market share' APV mencapai 42 persen karena banyak keunggulan salah satunya bisa memuat banyak penumpang," jelasnya.

Jenis mobil APV yang banyak diminati di antaranya Daihatsu Xenia, Avanza, APV, dan Suzuki, tidak menutup kemungkinan

jenis mobil lain juga diproduksi berbahan bakar gas.

Noegardjito mengungkapkan bahwa para produsen mobil sudah bersedia melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, tetap harus ada hitam di atas putih.

"Keputusan harus jelas sehingga kami yakin melaksanakan apa yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah. Kendati demikian, tetap perlu waktu untuk melakukan produksinya," jelasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement