REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendengarkan keberatan masyarakat terkait kebijakan mobil murah. DPR juga berharap pemerintah sesegera mungkin melakukan uji publik atas kebijakan yang dituangkan dalam PP Nomor 41/2013 tentang low cost green car (LCGC) itu.
"Presiden harus dengarkan masukan masyarakat tentang keberata terhadap kebijakan LCGC. Jangan sampai pemerintah di-drive oleh supplier dan coorporate. Sehingga kebijakan tidak mencerminkan kedaulatan rakyat," kata Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah di Jakarta, Sabtu (28/9).
Sebagai negara yang berbasis konstitusi, menurut Hetifah, pemerintah diamanatkan untuk menyediakan angkutan publik yang memadai bagi masyarakat. Yaitu, yang bisa menjamin hak mobilitas bagi setiap warga negara.
Namun, cara pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas trasnportasi yang laik melalui kebijakan mobil murah juga harus disesuaikan. Semua kebijakan pemerintah pasti memiliki dampak positif dan negatif.
"Hak masyarakat untuk punya mobil sebanyak-banyaknya juga mempengaruhi hak masyarakat lain. Misalnya pejalan kaki, pesepeda, pengguna transportasi umum," ujar Hetifah.
SBY, menurut Hetifah harus belajar pada Wali Kota Bogota, Enrique Penalosa. "Penelosa bilang suatu masyarakat disebut maju bukan karena orang miskin punya mobil, tapi kalau orang kayanya mau menggunakan angkutan publik," kata dia.
Karena itu, Hetifah menilai saatnya pemerintah tidak hanya melakukan pembenahan secara fisik dan teknis. Tetapi juga membongkar kebijakan yang salah. Kebijakan LCGC, menurutnya harus ditinjau ulang. Bahkan, dilakukan uji publik, apakah kebijakan tersebut benar-benar tepat dan melayani kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, kebijakan yang dihasilkan juga harus diarahkan pada pengembangan transportasi publik yang lebih baik. Tidak hanya berbasis mesin dan jalan raya, tetapi juga mempertimbangkan elemen masyarakat lainnya.
"Jangan hanya bangun jalan yang banyak, karena itu diperuntukkan bagi yang punya kendaraan. Tetapi bagaimana mengembangkan transportasi umum yang terintegrasi, ramah bagi pejalan kaki, dan solusi moda transportasi yang lebih ramah seperti sepeda," ucap Hetifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
