REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi harus ditambah dengan infrastruktur yang lengkap di setiap daerah.
"Jika BBM bersubsidi dikurangi, secara teknis standar emisi Euro 2 sudah menjadi standar di Indonesia," kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo), Yongkie D. Sugiarto di Jakarta, akhir pekan ini.
Yongkie menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi tidak akan menurunkan penjualan mobil. Pengguna kendaraan bermotor yang baru membeli mobil sudah mengetahui dengan standar bahan bakar yang harus digunakan.
"Pembatasan BBM bersubsidi tidak menurunkan niat pembeli mobil. Masyarakat yang baru membeli mobil sudah paham jenis bahan bakar yang sesuai dengan standar mesinnya," ujarnya.
Pemerintah dan agen pemegang merek (APM), kata dia, harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai spesifikasi mesin standar Euro 2.
Edukasi yang diberikan pada masyarakat untuk mengonsumsi bensin beroktan di atas 90, menurut Yongkie, bisa mendukung pemakaian standar emisi Euro 2.
"Edukasi sangat penting diberikan untuk masyarakat agar menggunakan BBM yang sesuai dengan standar dan spesifikasi mesinnya," ujarnya.
Pertamina sebagai penyedia BBM nonsubsidi untuk jenis pertamax, lanjut Yongkie, harus menyediakan infrastruktur pendukungnya. Untuk di daerah, masih banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang belum punya mesin pompa pertamax.
"Ini merupakan kendala yang dihadapi oleh Pertamina sebagai penyedia jasa BBM nonsubsidi. Jika kebijakan itu diterapkan, hendaknya didukung dengan infrastruktur yang memadai," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
