REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG - Pelaksanaan Sea Games XXVI di Sumatera Selatan dan DKI Jakarta yang tinggal empat bulan masih membutuhkan dana cukup besar Rp 2,1 triliun. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Alifian Mallarangeng, Senin (20/6) mengungkapkan bahwa dana tersebut untuk keperluan pembangunan venues, pembelian peralatan pertandingan dan biaya pembukaan serta penutupan.
“Sampai kini kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta DPR RI karena diharapkan dana tersebut dapat dikeluarkan melalui APBN-Perubahan,” ujar Andi kepada wartawan usai rapat koordinasi persiapan Sea Games di Palembang. Rapat dihadiri Menko Kesra Agung Laksono, Ketua Umum KONI Rita Subowo dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin.
Menurut Menpora, kekurangan dana penyelenggarakan Sea Games XVVI pada 11-22 November 2011 akan diupayakan dari pihak ketiga atau sponsor. “Kami akan terus berupaya supaya dana yang dibutuhkan itu didapat dari pihak ketiga,” katanya.
Andi memastikan pihaknya akan membantu panitia untuk mencarikan sponsor bila dana yang diajukan itu tidak disetujui oleh Menteri Keuangan dan DPR. “Dana Rp 2,1 triliun tersebut sangat ideal untuk mensukseskan Sea Games. Namun, kami akan menerima berapapun dana yang disetujui. Dana APBN perubahan akan terus diupayakan bila pendanaan dari pihak ketiga belum mencukupi,” tambahnya.
Dana yang dibutuhkan khusus pembukaan dan penutupan diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar RP 378 miliar. Itu belum lagi untuk membayar honor relawan dan LO.
Sementara, Alex Noerdin mengharapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menyetujui proposal Rp 250 miliar yang diajukan beberapa waktu lalu. “Kami khawatir akan terjadi keterlambatan dalam pengadan barang bila tidak segera disetujui oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga. Dana Rp 250 miliar itu akan digunakan untuk pembelian meubeler wisma atlet serta penambahan panjang tribun venus atletik, menembak dan aquatic,” kata Alex Noerdin.
Sebagi antisipasi jika proposal yang diajukan tidak kunjung disetujui, Pemerintah Provinsi Sumsel akan mencari solusinya. “Kami sudah komit untuk tidak menggunakan APBD. Namun bila dirasa perlu, kami akan terpaksa gunakan dana APBD dengan jumlah tidak boleh lebih dari Rp 200 miliar,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
