REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpilihnya Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebagai Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Indonesia (PBSI) mendulang beragam respons. Wiranto dinilai belum bisa diandalkan membawa perubahan baik bagi dunia badminton nasional.
Pemerhati olahraga, Tendy K Soemantry mengatakan, kesibukan Wiranto sebagai menteri penting di pemerintahan membuat keraguan baginya untuk lebih mengembangkan potensi badminton nasional. "Sebetulnya siapa pun ketua umumnya, sulit dipercaya bisa memperbaiki dan memenuhi kebutuhan keolahragaan di Indonesia. Termasuk di bulutangkis," kata Tendy saat dihubungi, Selasa (1/11).
Menurutnya, di setiap cabang olahraga (cabor) di Indonesia cuma punya dua persoalan inti. Yaitu, pembinaan atlet-atlet di daerah, dan ketersediaan fasilitas olahraga yang merata. Peran Wiranto sebagai menteri dan juga pemimpin PBSI dikhawatirkan semakin membuat kemandekan regenerasi atlet nasional.
"Soal Wiranto ini (sebagai Menko Polhukam) sulit melihatnya punya waktu yang total (mengurusi PBSI)," sambung dia.
Kendati demikian, dipilihnya Wiranto bukan tak ada sisi positifnya. Menurut dia, peran Wiranto sebagai menteri, sebetulnya juga bisa mempermudah akses ke daerah-daerah dengan tujuan memperluas pembinaan. Wiranto juga dianggap penting menjadi penghubung antara kebutuhan pembinaan daerah serta pemenuhan sarana serta prasarana yang harus dipenuhi pemerintah untuk lebih diperbanyak.
Wiranto terpilih bukan lewat pemilihan melainkan lewat aklamasi saat Munas PBSI di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (31/10). Semula, Wiranto mengklaim diri didukung oleh 18 dari 34 Pengurus Provinsi (Pengrov) sebagai kandidat ketua. Rivalnya, pejawat Gita Wirjawan memilih mengundurkan diri sebagai calon ketua sebelum pemilihan digelar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
