REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden memalukan terjadi di ajang Olimpiade London 2012 cabang olahraga bulutangkis. Insiden yang mencoreng dunia bulutangkis Internasional dan Indonesia itu terjadi setelah empat pasangan ganda putri dunia tidak bermain sepenuh hati (baca: Bertanding Ogah-ogahan, 8 Pebulu Tangkis Putri Dinyatakan Bersalah).
Hasilnya delapan pebulutangkis itu didiskualifikasi dari ajang tersebut (baca:'Main Sabun', Empat Ganda Putri Didiskualifikasi).
Terkait hal itu, Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada minggu ini rencananya akan memanggil tim manager untuk mendengarkan keterangan terkait kasus didiskualifikasinya pasangan Meiliana Jauhari/Greysia Poli di Olimpiade London.
"Pada minggu ini, kami akan mendengarkan laporan dari tim manager, karena kami baru beraktivitas mulai hari Senin (27/8) ini," kata Sekretaris Jenderal Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Jacob Rusdianto, Senin.
Jacob Rusdianto mengatakan, sebenarnya PBSI ingin masalah ini cepat diambil keputusan, namun langkah tersebut baru bisa lakukan karena terkendala libur lebaran.
Jacob mengatakan, bobot kesalahan yang dilakukan pasangan Indonesia dengan Cina dan Korea Selatan berbeda. Karena itu tidak bisa diambil keputusan sepihak, sehingga perlu mendengarkan keterangan pihak terkait.
"Setelah mendengarkan keterangan itu, baru nanti bidang organisasi akan memberikan masukan kepada Ketua Umum PBSI (Djoko Santoso,red) untuk mengambil langkah-langkah," ujarnya.
Jacob mengatakan, PBSI mendukung 100 persen langkah BWF dalam mengambil keputusan, karena PBSI merupakan organisasi dibawah langsung organisasi tersebut. "Pelatih dan atlet sudah memahami masalah ini," ujarnya.
Jacob mengatakan, meskipun PBSI mendukung sikap IOC dan BWF, PBSI sudah menyampaikan imbauan kepada organisasi itu untuk memperbaiki sistem pertandingan. Hal ini, menurut dia, agar atlet tidak bingung dan menafsirkan sendiri-sendiri sistem pertandingan yang berjalan.
"Namun kami tetap menerima keputusan IOC dan BWF itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
