Wednesday, 7 Jumadil Awwal 1439 / 24 January 2018

Wednesday, 7 Jumadil Awwal 1439 / 24 January 2018

Komisi X DPR Minta Polemik Anggaran Pelatnas Diselesaikan

Jumat 12 January 2018 08:20 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Endro Yuwanto

Logo Asian Games 2018

Logo Asian Games 2018

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk membuka komunikasi yang lebih luwes dengan para induk cabang olahraga (cabor). Khususnya, terkait anggaran program pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) bagi atlet menjelang Asian Games 2018.

"Pola komunikasi yang dibangun mungkin ada yang mandek selama ini, jadi seolah tidak ketemu antara keinginan pengurus induk cabor dengan Kemenpora," ujar Fikri dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (12/1).

Fikri menambahkan, sistem pengajuan proposal anggaran pelatnas secara langsung oleh induk cabor merupakan model yang sama sekali baru diterapkan. Sementara sebelumnya, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang mengatur penganggaran dan distribusinya ke cabor dan atlet. Pasca-pembubaran Satlak Prima oleh Peraturan Presiden Nomor 95/2017, maka pelaksanaan dan penganggaran pelatnas diserahkan langsung ke induk cabor.

Masalah yang muncul, lanjut Fikri, belum tentu semua pengurus induk cabor memahami pola usulan atau proposal penganggaran yang sesuai dengan ketentuan, karena menggunakan dana APBN. "Tentunya tidak cukup petunjuk teknis pembuatan proposal saja, tetapi juga bagaimana pendampingannya sampai tuntas," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Selain itu, kata Fikri, seharusnya juga dikomunikasikan bagaimana induk cabor dapat secara optimal menyerap kuota anggaran yang tersedia. "Tidak adil rasanya bila cabor yang potensial atau ditarget emas mendapat porsi anggaran yang sama dengan cabor lain."

Menurut Fikri, pembahasan intens perlu dilakukan antara pemangku kepentingan di pemerintah dan para cabor. Hal ini itu dilakukan, sambung dia, guna menjaga transparansi pembahasan anggaran atau proposal pelatnas, kalau perlu juga melibatkan tim konsultasi teknis dari unsur BPK, BPKP, KONI, dan Kementerian Keuangan.

Kata Fikri, sebaiknya juga, target dari tim ini adalah mengoptimalkan kuota anggaran yang tersedia berdasarkan prioritas prestasi cabor. "Pada akhirnya hal itu akan mengoptimalkan perolehan emas di Asian Games," pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, beberapa induk cabor mengkritik Kemenpora karena anggaran pelatnas banyak yang dipotong. Kritik tersebut turut menuai reaksi Wapres Jusuf Kalla yang meminta Kemenpora tidak memangkas anggaran cabor prioritas.

Mekanisme pengusulan anggaran pelatnas cabor untuk persiapan Asian Games 2018 dilakukan oleh masing-masing pengurus induk cabor yang kemudian diverikasi oleh tim di bawah Kemenpora. Namun, usulan anggaran sebagian besar dipangkas oleh tim verifikasi karena dianggap tidak sesuai ketentuan atau terlalu berlebih.

Pelatnas Asian Games untuk 40 cabor dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 735 miliar. Kemudian atas perintah ketua pengarah yang juga Wapres Jusuf Kalla, 70 persennya atau sebesar Rp 514,5 miliar harus betul-betul untuk kepentingan pelatihan dan prestasi atlet, sedangkan 30 persennya baru untuk belanja operasional lain-lain. Namun, tim verifikasi hanya meloloskan rekomendasi anggaran bagi pelatnas sebesar Rp 427,58 miliar.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES