REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir, menyatakan, selama ini KOI selalu menjalin koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait penyelenggaraan Asian Games 2018. "Sebagai dua lembaga tertinggi olahraga kita selalu melakukan koordinasi, jangan sampai ada dualisme kepemimipinan di cabang olahraga karena itu KOI men-support KONI dalam melantik pengurus cabang olahraga, sementara KOI merupakan lembaga ke olahragaan yang berhubungan dengan pihak luar negeri seperti IOC, OCA , International Federation dan mempersiapkan kontingen yang akan di kirim ke berbagai event olahraga internasional," kata Erick, Selasa (19/9).
Dalam menentukan atlet dan ofisial yang akan berangkat, KOI kata Erickm, juga melakukan koordinasi. "Kita koordinasi dengan Satuan Pelaksana program Indonesia Emas (Satlak Prima) untuk menentukan kontingen siapa yang akan diberangkatkan ke event tertentu" terang Erick.
Erick menambahkan, KOI juga melakukan koordinasi dengan pengurus cabang olahraga. KOI, kata Erick, membuka peluang bagi cabor yang ingin memberangkatkan atletnya dengan biaya sendiri. Tetapi, cabor tetap bertanggung jawab terhadap target prestasi.
Koordinasi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendanaan, menurut Erick, juga rutin dilakukan dengan pihak Kemenpora. "KOI selalu transparan mengenai pengelolaan dana yang dipercayakan kepada kita."
Sementara, untuk penunjukkan pimpinan kontingen atau chief de mission (Cdm) meski itu hak dari KOI, Erick melanjutkan, KOI selalu berkonsultasi dengan Kemenpora selaku perwakilan pemerintah. "Untuk jabatan CDM sendiri KOI selalu memilih dari perwakilan ketua cabor. misalnya Raja Oktohari CDM Olimpiade 2016 (ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Ibdonesia/PB.ISSI), Azis Syamsuddin Cdm SEA Games 2017 dari cabor kriket, Andi Monoarfa Cdm AIMAG 2017 dari cabor sofbol. Cdm Winter Games Tokyo dari cabor Hoki Es. Hanya kontingen Islamic Solidarity Games (ISG) Kita menunjuk Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan, itu karena penghargaan kita karena Sumsel pernah jadi tuan rumah ISG".
Untuk kebutuhan dana operasional KOI dalam dua tahun berjalan, tidak mendapatkan dana dari pemerintah. "Untuk operasional KOI kita cari dukungan dari internasional maupun dari dalam negeri," terang Erick.
INASGOC juga filosofinya sama dengan KOI, yang selalu menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan tidak ingin menjadi menara gading. "Pemilihan pengurus INASGOC bukan hanya perwakilan KOI, tetapi banyak profesional olahraga, profesional Industri Olahraga dan tentu dukungan dari orang-orang kelembagaan pemerintah" jelas Erick.
Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 48 Tahun 2017, INASGOC juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemerintah daerah. "Itu semua untuk koordinasi pembangunan infrastruktur maupun dalam pembangunan venue-venue yang akan digunakan pada Asian Games 2018 nanti" ujar Erick.
Demi sukses prestasi, INASGOC lanjut Erick, juga berkoordinasi dengan Satlak Prima. Demi mengamankan nomor pertandingan yang menjadi andalan Indonesia pada Asian Games 2018, INASGOC melakukan lobi dengan OCA. "Untuk hal ini juga kita selalu mengajak Satlak Prima".
Sedangkan dalam rangka sukses administrasi, menurut Erick. INASGOC telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga keuangan, seperti BPKP, LPKP, BPK, KPK hingga dengan anggota komisi X DPR RI. "Hingga saat ini kegiatan besar yang telah dilakukan INASGOC adalah Countdown Asian Games yang digelar 18 Agustus 2017 di Monas Jakarta dan Benteng Kuto Besak Palembang. Ada juga test event beberapa cabor yang akan dimainkan pada Asian Games 2018 nantinya " terang Erick.
Agenda besar lainnya yang akan dilakukan INASGOC adalah torch relay, games times, opening, dan closing ceremony. "Untuk mensukseskan semua kegiatan tersebut INASGOC sangat terbuka menerima kritik dan masukan agar kinerja INASGOC bisa lebih baik lagi" pungkas Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
