Selasa , 12 September 2017, 21:37 WIB

Jelang Asian Games, Pemerintah Harus Evaluasi Menyeluruh

Rep: Anggoro Pramudya/ Red: Ratna Puspita
DPR RI
Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana
Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh menjelang pesta olahraga terbesar di Asia atau yang dikenal sebagai Asian Games 2018, yang dihelat di Jakarta dan Palembang. Terlebih, berkaca dari prestasi Merah-Putih pada SEA Games di Malaysia, Agustus lalu. Sebab, tingkat persaingan Asian Games 2018 lebih berat.

“SEA Games memberikan hikmah kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, termasuk satlak prima, apalagi menjelang pesta olah raga se-Asia," kata Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana kepada wartawan, Selasa (12/9).

Dadang mengatakan merosotnya prestasi Indonesia di SEA Games 2017 harus menjadi pelajaran berharga.  Sebagai tuan rumah, dua kunci sukses harus bisa diraih yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. 

Pada cabor yang diharapkan bisa meraih medali emas harus disiapkan sejak sekarang berada di bawah kendali Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal non-teknis lainnya juga menjadi perhatian misalnya honor atlet jangan sampai terlambat, serta asupan gizi yang tidak boleh sembarangan.

Dari penyelenggaraan, sebagai tuan rumah ajang multi cabang terbesar di Asia, Indonesia dinilai tidak boleh mempermalukan diri di hadapan bangsa-bangsa besar lainnya. "Kasus bendera Indonesia terbalik oleh Malaysia jangan sampai terjadi saat Asian Games 2018 nanti. Wisma atlet harus siap, transportasi harus mendukung. Semuanya harus cermat dalam penyelnggaraan sebagai tuan rumah," ucap politisi dari Fraksi Hanura. 

Dalam jangka panjang, dia juga mengatakan pembinaan olahraga harus fokus pada cabor-cabor unggulan dan pembinaan berjenjang dari tingkat daerah dengan pembinaan yang panjang. Bahkan sejak usia dini sehingga 10 tahun ke depan Indonesia bisa menjadi juara umum. 

Dia menambahkan konsep pembinaan olahraga tidak bisa main cabut dan sebagainya. "Ada persoalan fundamental dan bukan hanya persoalan uang. Ini adalah persoalan pembinaan yang memang tidak serius pada cabor unggulan dan pembinaan berjenjang. Evaluasi harus dilakukan termasuk satlak prima. Pengurus atau orang di situ harus memiliki integritas yang baik dan konsep yang jelas, tidak hanya untuk SEA Games dan Asian Games tapi jangka panjang."

Apalagi, saat ini Indonesia sudah memiliki UU Olah Raga Nasional di mana mengamanatkan bahwa pembinaan olah raga dilakukan berjenjang sampai menemukan atlet unggulan masuk pelatnas.