REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengkritik minimnya dukungan pemerintah terhadap atlet Indonesia yang akan berlaga pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, bulan depan. Dia pun mengingatkan hal serupa tidak boleh terjadi dalam persiapan atlet untuk Asian Games 2018.
Riefky menyebutkan ada banyak catatan dalam persiapan atlet menuju SEA Games 2017. Catatan itu terkait gaji yang terlambat dan perlengkapan yang belum tersedia satu bulan menjelang berangkat ke SEA Games.
Dia pun mengingatkan agar pemerintah memberikan dukungan maksimal untuk persiapan atlet. Ia mengatakan jangan sampai kesibukan mempersiapkan penyelenggaraan mengabaikan hak-hak atlet.
"Atlet kita yang berjuang, berlatih mungkin sejak umur dini sampai saat ini tapi gajinya terlambat, perlengkapan belum ada. Ini jangan sampai terjadi di Asian Games," kata dia ketika menyambangi Kantor Inasgoc, Selasa (25/7).
Reifky mengatakan sebagai tuan rumah, pemerintah memang harus mendukung proses penyelenggaran. Tapi, pemerintah juga harusnya bisa melakukan hal yang sama untuk kesejahteraan para atlet.
Komisi X melihat, baik di media massa atau sumber informasi lainnya, masih banyak atlet yang terlambat menerima gaji. Riefky mengutarakan harapan kepada pemerintah, bukan Inasgoc, agar memberikan perhatian terhadap atlet kita," kata dia.
"Cukup banyak rangkai dan dalam kami mengupas anggaran, saat ini banyak deskresi pemerintah untuk penyelenggaraan tetapi di sisi lain atlet kita masih terbengkalai," kata Riefky.
Sekertaris Kemenpora (Sesmenpora), Gatot Dewa Broto pemerintah sudah mengeluarkan Inpers Nomor 48 tentang Penyelenggaran Asian Games. Dia mengakui sampai saat ini hanya ada payung hukum terkait penyelenggaraan, namun belum ada aturan untuk mendukung peningkatan prestasi.
"Yang disampaikan Pak Reifky betul, itu kan hanya berlaku dengan organizing comitee, untuk penyelenggaraan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah sudah membicarakan kemungkinan penerbitan aturan untuk mendukung persiapan atlet pada Asian Games. Aturan ini menjadi payung hukum agar persiapan atlet tidak mengalami kendala.
"Jadi seminggu yang lalu Pak Menteri, lalu sudah mendapatkan info dari Pak JK tidak menutup peluang seandainya prestasi olahraga dibuat semacam inpres atau perpers tergantung Kemenpora," kata Gatot.
Gatot menerangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi sudah memerintahkan untuk membuat draf inpres atau perpers tentang dukungan prestasi. "Kami sedang menyusun untuk prestasi dengan pola yang sama dengan sekarang Inasgoc punya Perpers 48," ujar dia.
Gatot berharap inpres itu memastikan tidak ada keterlambatan gaji untuk atlet. Ia juga berjanji proses pembuat inpers tidak akan lama. Dia mencontohkan Inpers Inasgoc Nomor 48 sudah selesai dalam waktu tiga bulan.
"Kami kan tidak hanya berpikir hari ini tapi kan juga kan awal tahun depan kan karena kalau tidak akan terjadi kegaduhan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
