REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua II INASGOC, Gatot S Dewa Broto mengungkapkan adanya kekhawatiran penggunan dana yang dirasakan pihak panitia pelaksana Asian Games 2018 setelah adanya pencairan dana oleh pemerintah. Dari dana yang dijanjikan Rp 2,3 triliun, pada 2017 ini baru akan dicairkan sekitar Rp 500 miliar.
"Bahkan, Pak Erick (Thohir, Ketua INASGOC) bilang untuk dana Rp 500 miliar yang sudah ada saat ini akan ditekan lagi supaya yang digunakan tidak sebanyak itu. Mudah-mudahan Perpres-nya segera ditandatangani Presiden," kata Gatot di Gedung Balai Kota Sumatra Selatan, Palembang, Ahad (5/3).
Menurut Gatot setelah adanya rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada pekan lalu, maka akan segera dibuat Perpres Asian Game terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam Perpres itu akan terdapat perubahan. Salah satunya adalah semakin luasnya keterlibatan Kemempupera dalam pembangunan beberapa venue.
"Salah satunya kewenangan di Jakarta diperjelas seperti venue Velodreme dan Equistrian yang selama ini masih gantung karena Pemprov DKI menunggu Inpres," jelas Gatot.
Selain itu, untuk lelang tender pun bisa ditunjuk langsung. Ia berharap semoga langkah ini disetujui mulai dari Kemenkeu, LKPP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia dan Presiden Jokowi. Meskipun, kata dia, tetap ada filter untuk prosedur tersebut dari Kejaksaan, BPKP, Kepolisian.
Dengan Perpress tersebut pencairan dana juga diharapkan langsung ke INASGOC tanpa harus melalui Kemenpora. "Nantinya, uang yang disetor pemerintah tidak lagi dibelokkan ke Kemenpora tapi langsung. Untuk Perpres kemungkinan besar pada dua pekan mendatang sudah di meja Presiden," kata Gatot.
Asian Games ke-18 akan digelar di dua kota yakni Jakarta dan Palembang dan membutuhkan dana Rp 8,7 triliun. Sampai saat ini, pemerintah menyanggupi akan menyediakan Rp 2,7 triliun pada 2017 dan sisanya di 2018. Pemerintah berharap adanya keterlibatan pihak swasta untuk menutupi kekurangan dana tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
