REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) KONI menutup peluang calon ganda dalam pemilihan ketua umum mendatang. Sekertaris Tim Pokja Penjaringan Ketua Umum KONI, Muhammad Riyanto mengatakan, timnya hanya menyorongkan satu nama untuk diaklamasi sebagai ketua umum kepengurusan yang baru.
Riyanto mengatakan, sampai hari ini satu-satunya calon adalah Suhartono Suratman. "Sudah diverifikasi oleh (Tim) Pokja. Cuma Pak Tono calonnya," kata Riyanto saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (26/11).
Nama Tono tercatat sebagai petahana karena sampai hari ini masih menjabat sebagai Ketua Umum KONI.Riyanto menerangkan, Tim Pokja Penjaringan merupakan hasil keputusan rapat seluruh anggota KONI. Tugasnya dimintakan sebagai panitia rekrutmen calon ketua umum.
Pendaftarannya sudah dilakukan sejak 21 Oktober. Pengembalian formulir serta persayaratan berakhir pada 12 November. Sedangkan proses verifikasi berakhir pada 19 November. Hasilnya, terang dia, hanya satu nama yang mengembalikan syarat pendaftaran.
Meskipun, dia mengakui ada tiga calon lainnya yang mengambil formulir. Akan tetapi, tiga calon lainnya tersebut tak mengembalikan formulir. Karena itu, Riyanto mengatakan dalam Musornas nanti, Tim Pokja Penjaringan hanya mengajukan calon tunggal.
"Secara normatif. Menurut AD/ART dan rapat anggota, nanti itu (di Musornas) calon ketua umum harus lewat pendaftaran Tim Pokja Penjaringan. Hasilnya sudah ada," kata Riyanto.
Anggota Tim Pokja Erickson Ludji mengatakan Musornas KONI tetap dihelat 28 sampai 30 November mendatang. KONI Provinsi Papua sebagai tuan rumah rapat istimewa empat tahunan 34 KONI dan 67 Pengurus Pusat Cabor anggota KONI. Kata dia, tertutup peluang untuk adanya calon lain selain Tono.
"Tidak ada calon lain. Nanti setelah Tim Pokja (Penjaringan) membacakan hasil kerjanya, tinggal ketuk palu saja," ujar dia. Ditanya apakah membuka peluang adanya calon lain seperti yang dilakukan dalam Kongres Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erickson mengatakan hal tersebut tak bisa dilakukan.
Sebab, Ketua KONI Sulawesi Utara (Sulut) itu menegaskan, setiap calon harus lewat pendaftaran dan verifikasi Tim Pokja Penjaringan. Deputi V Bidang Kemitraan dan Harmonisasi di Kemenpora, Gatot Dewa Broto, Selasa (24/11) mengatakan pemerintah menghormati pola regenerasi kepengurusan KONI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
