REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengelola Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta ditentang oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PB Perbasi) Anggito Abimanyu karena hal itu dinilai sangat berat.
"Jangan ambil alih GBK. Berat. Jangan sekali-kali kementerian mengelola aset negara," kata Anggito di sela pertemuan antara pengurus besar cabang olahraga dengan Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (24/11).
Menurut dia, GBK harus dikelola secara profesional, untuk itu pihaknya menyarankan kepada Kemenpora melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk swasta guna mendapatkan anggaran pembinaan atlet Indonesia di luar anggaran negara.
Selain itu, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) itu juga menyarankan kepada Menpora untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN terkait dengan penggunaan dana CSR atau laba BUMN.
"Saat membicarakan hal ini sebaiknya juga dibicarakan nominalnya. Misal satu persen dari keuntungan BUMN. Jika laba BUMN mencapai Rp 150 triliun maka olahraga akan mendapatkan jatah Rp1,5 triliun," katanya menambahkan.
Pria yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu juga berharap kepada Menpora untuk meminta DIPA olahraga yang berada di masing-masing kementerian yang dikelola oleh Kemenpora.
"Setiap kementerian punya DIPA untuk olahraga. Begitu juga BUMN. BUMN juga menggelar Porseni," kata pria yang saat ini menjadi salah satu petinggi di BRI itu.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi menyatakan pihaknya berencana mengambil alih pengelolaan GBK yang salah satu tujuannya untuk pembinaan atlet. Bahkan, pihak Kemenpora telah melayangkan surat ke pihak terkait.
"Hari ini saya menandatangani surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan tembusannya ke Sekretariat Negara (Setneg)," katanya di sela pertemuan dengan pengurus besar cabang olahraga di Kantor Kemenpora Jakarta.
Dengan adanya rencana ini, Kemenpora minta masukan kepada semua pihak termasuk dengan pengurus cabang olahraga yang selama ini menggunakan GBK serta pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
