REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) Erick Thohir mengatakan, dalam waktu dekat akan menandatangani kontrak tuan rumah (host city contract) dengan Komite Olimpiade Asia (OCA). Penandatanganan kontrak ini sekitar 15 atau 16 Oktober 2017.
"Host city contract ini sudah ada titik temu antara kita dan OCA, dan kita harapkan ada penandatanganan," ujar Erick ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (28/9).
Erick menjelaskan, setelah kontrak tuan rumah ditandatangani, maka dana sponsor bisa dicairkan namun harus melalui Badan Layanan Umum (BLU). Dalam perjanjian kontrak tuan rumah tersebut tertulis bahwa semua dana akan masuk ke rekening OCA. Tercantum pula, dana baru bisa dicairkan setelah pembukaan Asian Games 2018 atau setelah 18 Agustus 2018.
"Kita tahu kan, sponsor sendiri tidak mungkin, misalnya (sponsor) Asian Games dapat Rp 500 miliar, cairnya sponsor kan bertahap bisa 20 persen di Desember, 30 persen April, 20 persen Juli, kan begitu. Nah, dengan (kontrak tuan rumah) ini cashflow-nya terbantu," kata Erick.
INASGOC membutuhkan dana sponsor untuk membiayai kebutuhan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018. Saat ini, INASGOC masih kekurangan dana sebesar Rp 1,1 triliun dari total kebutuhan dana yang mencapai Rp 5,6 triliun. Sementara itu, ketersediaan dana untuk pelaksanaan Asian Games 2018 saat ini sebesar Rp 4,5 triliun.
Erick menyampaikan, anggaran sebesar Rp 4,5 triliun ini akan diberikan secara bertahap oleh pemerintah. Pada 2017 ini pemerintah memberikan dana Rp 2 triliun untuk persiapan pelaksanaan Asian Games 2018.
Sedangkan pada 2018, pemerintah sudah memastikan dana yang dicairkan yakni sebesar Rp 2,5 triliun. Selain itu, menurut Erick, pemerintah saat ini juga sedang membicarakan mengenai perpajakan bagi atlet-atlet dari luar negeri yang membawa peralatan.
"Contoh ada atlet bawa alat dari luar negeri, itu pajaknya kan musti free, karena kan tidak mungkin atlet bawa sepeda lalu kena pajak, apalagi sampai ditahan bea cukai," ujar Erick.
Mengenai perpajakan ini nantinya akan didiskusikan lebih lanjut bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Tim Pengarah Asian Games 2018. Selain itu, Menteri Korodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai perpajakan tersebut.
"Soal perpajakan mekanismenya ada di pemerintah, bukan di kami (INASGOC)," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
