Jumat, 10 Ramadhan 1439 / 25 Mei 2018

Jumat, 10 Ramadhan 1439 / 25 Mei 2018

Penganut LGBT Adalah Para Penentang Agama

Senin 22 Januari 2018 21:23 WIB

Rep: Kiki Sakinah/ Red: Joko Sadewo

  Bendera LGBT

Bendera LGBT

Foto: EPA/LUONG THAI LINH
Legalisasi LGBT hanya akan memunculkan persoalan di berbagai aspek bangsa

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Para penganut Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah mereka yang menentang agama.

Sekretaris Umum PP Persatuan Islam (Persis), Irfan Saprudin, mengatakan masyarakat Indonesia yang religius LGBT jela bertentangan dengan semua nilai agama yang ada di Indonesia. "Kalau orang sudah menganut LGBT secara otomatis menentang agama," kata kata Irfan, melalui pesan elektronik, Senin (22/1). Sehingga, lanjut dia, LGBT menjadi pintu mauk untuk tidak ber-Tuhan.

Irfan mengingatkan pada anggota DPR dan pemerintah, bahwa tidak menambah beban bangsa ini, dengan persoalan LGBT.  "LGBT ini bukan hak asasi dan given (pemberian) dari Allah, tetapi penyakit yang bisa disembuhkan," ungkapnya. Apa yang disampaikan Ketua MPR, lanjut dia, telah menyadarkan bangsa ini untuk mewaspadai LGBT dan mengawal RUU KUHP yang terkait dengan LGBT.

Persoalan LGBT, menurt Irfan, tak hanya berkaitan dengan masalah ajaran agama saja. Tapi juga akan berkaitan dengan persoalan demografi, undang-undang, politik dan stabilitas keamanan, serta kesehatan.

Secara stabilitas keamanan, kata dia, isu LGBT bisa membuat suasana bangsa Indonesia tidak merasa aman. Karena isu-isu lain sudah tidak laku di Indonesia.

Sedangkan dilihat dari sisi kesehatan, ia menilai masalah LGBT ini akan menimbulkan berbagai penyakit yang bukan hanya menyerang kaum LGBT, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa. Akibatnya, bisa menaikkan anggaran kesehatan untuk mengantisipasi dan mengobati LGBT.

Karena itulah, Irfan mendorong agar para anggota DPR dan pemerintah, yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat, agar jangan sampai meloloskan atau melegalkan LGBT di Indonesia.

Pada prinsipnya, ia mengatakan bahwa para pemangku kepentingan harus membuat kebijakan yang berupaya untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bangsa Indonesia. Ia mengatakan, jangan sampai keterwakilan mereka itu justru membahayakan bangsa Indonesia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES