Jumat , 06 October 2017, 16:00 WIB

Rakor Soal Senjata Supaya tak Ada Spekulasi yang Buat Gaduh

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menkopolhukam Wiranto (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat tertutup terkait pembelian senjata api di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/10).
Menkopolhukam Wiranto (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat tertutup terkait pembelian senjata api di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan, pada rapat koordinasi kali ini, pihaknya ingin menuntaskan masalah senjata yang terus berkembang. Spekulasi yang berkembang di masyarakat, menurut Wiranto, tidak menguntungkan bagi stabilitas nasional.

"Supaya semua bisa diatur dengan jelas dan dengan demikian tidak banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Karena spekulasi itu jelas akan membuat gaduh, resah, dan tidak menguntungkan bagi stabilitas nasional," ungkap Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Wiranto mengatakan, sesuai janjinya dulu, ia ingin menuntaskan masalah senjata yang isunya terus berkembang dengan berbagai spekulasi di masyarakat. Sebelumnya, kata dia, ia sudah menyampaikan pihaknya akan menyelesaikan masalah itu dengan melakukan koordinasi bersama para pejabat dari instansi terkait.

"Dari TNI, Polisi, BIN, Pindad, BNPT, BNN, semua aparat pemerintahan, aparat negara yang menggunakan senjata api saya undang kemari untuk bincang-bincang kembali," terang dia.

Hari ini, kata dia, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu akan menuntaskan masalah tersebut sebagaimana janjinya. Wiranto menyebutkan, sebetulnya rapat koordinasi direncanakan dilakukan Senin (2/10) lalu.

"Tapi karena ada peringatan HUT TNI, sehingga kita tunda sampai selesai. Baru sekarang kita bisa mengunsang para pejabat untuk kita bicarakan masalah itu," jelas Wiranto.

Berita Terkait