Senin , 18 September 2017, 11:56 WIB

Wantimpres: Film PKI dan Seminar Sejarah 65 Perlu Disetop

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari
Yuotube
Film G30 S PKI (ilustrasi)
Film G30 S PKI (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, menilai rencana pemutaran film G-30S PKI tak perlu dilakukan. Sebab, pemutaran film G-30S PKI justru akan memicu keresahan sosial dan tak mendukung stabilitas politik Indonesia.

Padahal, lanjut dia, pemerintah memerlukan kestabilan politik untuk meningkatkan perekonomian serta membangun bangsa. "Tolong pihak-pihak ini sementara ini sedikit mengendalikan. Tadi saya bilang untuk kita merebutkan kekuatan ekonomi dunia kelima perlu ada kestabilan politik. Kalau ada film, seminar begitu, ada satu kegaduhan di sana, di sini, itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," ujar Sidarto di gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9).

Pemerintah, kata Sidarto, saat ini tengah fokus untuk membangun ekonomi serta meratakan kesejahteraan masyarakat. Apabila film G-30S PKI tetap digelar, maka justru akan menciptakan kegaduhan dan keresahan masyarakat serta menganggu pemerintah menyelesaikan program prioritasnya.

"Terus terang, jangan diadakan dulu lah. Ini yang saya bilang, untuk menuju kekuatan ekonomi the big four, perlu ada kestabilan politik. Perlu ada kesabaran konstitusional itu saja," kata dia.

Tak hanya pemutaran film G-30S PKI, kegiatan seminar terkait masalah pengungkapan sejarah tahun 1965-1966 yang digelar di Gedung LBH pun dinilainya juga tak perlu dilakukan. "Ada film ini, ada seminar itu. Saya pikir sementera ini disejukkan dulu. You tanya saya, itu pendapat saya. Ada film begitu, ada seminar begini, tolong dua-duanya disetop dulu," ucapnya.

Sidarto mengatakan, apabila hal ini tetap dilakukan, maka akan mempengaruhi kestabilan bangsa. Ia meminta, agar seluruh pihak ikut mendukung pemerintah menyelesaikan pembangunan ekonomi.