Sabtu , 12 August 2017, 08:22 WIB

Presiden Minta Pendukungnya Awasi KIP dan KIS

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita
Republika/ Wihdan Hidayat
 Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peringatan 50 Tahun ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (11/8)
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peringatan 50 Tahun ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (11/8)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para pendukung dan relawannya dalam acara Silaturahmi Nasional Pendukung Setia Jokowi 2017 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/8). Dalam kesempatan ini, Jokowi pun berpesan agar para pendukungnya ikut mengawasi penyaluran sejumlah program pemerintahannya, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Saya titip program-program yang sudah kita lakukan seperti Kartu Indonesia Pintar yang sudah kita berikan ke masyarakat, 19 juta anak kita tolong itu diawasi, dikontrol agar tepat sasaran yang sesuai kita inginkan,” ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jumat (11/8) malam.

Pengawasan dan pemantauan bersama oleh masyarakat diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan pemerintah tersebut. Ia meminta, jika dalam penyaluran program-program pemerintah tersebut tidak tepat sasaran, maka masyarakat harus melaporkannya.

“Kalau belok-belok sampaikan kepada kita, sampaikan ke saya. Sehingga yang belum baik kita perbaiki, kita benahi. Inilah fungsi-fungsi pengorganisasian masyarakat sehingga makin dipercaya masyarakat,” ucapnya.

Selain KIP dan KIS, Presiden juga meminta masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Sebab, total dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah tidaklah sedikit.

Pada 2015, dana yang dikucurkan sebesar Rp 20,76 triliun atau rata-rata per desa menerima sebesar Rp 280,3 juta. Pada 2016, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan setiap desa menerima dana sebesar Rp 643,6 juta.

Pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 60 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 800 juta. Tahun depan, dana desa akan naik lagi hingga mencapai Rp 120 triliun. 

Berita Terkait