Kamis , 20 April 2017, 00:13 WIB

Pulau Seribu Dinilai Kondusif Selama Pilkada, Ini Kata Kapolres

Rep: Ali Yusuf/ Red: Nur Aini
Ali Yusuf/ Republika
Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Boy R Simanjuntak, menyampaikan kondisi peroses pemungutan suara, Rabu (19/4). Menurutnya semua proses berjalan lancar.
Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Boy R Simanjuntak, menyampaikan kondisi peroses pemungutan suara, Rabu (19/4). Menurutnya semua proses berjalan lancar.

REPUBLIKA.CO.ID,PULAU SERIBU -- Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Boy Rando Simanjuntak memastikan wilayah teritorialnya aman dari segala bentuk kekacauan, meski sempat muncul isu di media sosial akan ada mobilisasi massa untuk mengawasi setiap TPS di Pulau Seribu.

"Tidak ada informasinya sampai sekarang (aktivis Tamasya Al- Maidah melakukan pamantauan di TPS), sampai sekang kondusif," kata Boy kepada Republika saat memantau TPS di Pulau Lancang, Rabu (19/4).

Boy menuturkan, memang tiga hari sebelum proses pemungutan suara pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak agar proses pesta demokrasi, berjalan, aman dan lancar tanpa ada gangguan dari pihak luar yang ingin memecah belah NKRI. "Kami telah melakukan pengamanan maksimal termasuk juga dengan meningkatkan jumlah personil yang ada," katanya.

Menurut Boy, sebelumnya ia  telah banyak mendengar terutama di media sosial bahwa akan ada pihak dari luar Jakarta akan memantau setiap TPS di Jakarta. Namun, sampai sekarang gerakan massa yang dikenal Tamasya Al-Maidah tidak ada. "Sampai dengan sekarang memang belum ada yang masuk dari luar masyarakat Kepulauan Seribu untuk memantau ataupun yang dibilang Tamasya Almaidah," katanya.

Boy mengatakan, sesuai perintah dari Kapolri dan Kapolda jika ada kegiatan Tamasya Almaidah tidak perlu dilarang, asalkan tidak melakukan pengaman dan pengawasan. "Karena hal demikian telah dilakukan aparat dari Polri dan TNI maupun Linmas yang membantu kami," katanya.

Menurut dia, kalau pengawasan dilakukan oleh pihak di luar Polri dan TNI, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan menimbulkan miskomunikasi. "Yang akhirnya mengganggu ketertiban dan keamanan maupun hak warga yang melaksanakan pemilihan," katanya.