REPUBLIKA.CO.ID,  KUTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta kepada pemerintah pusat untuk lebih transparan mengenai data valid pekerja yang di PHK dan menyampaikan kepada pihak terkait. Sehingga, pemerintah daerah melalui gubernur, bupati dan walikota bisa menyadari telah terjadi PHK. 

“Saya kira lebih baik transparan dan disampaikan datanya. Sehingga nanti pemerintah daerah gubernur dan bupati menyadari bahwa memang PHK terjadi,” ujarnya di sela-sela puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang diselenggarakan di Pantai Kuta, KEK Mandalika, Selasa (9/2).

Ia menuturkan, pemerintah harus mencari alternatif menghadapi situasi perekonomian yang tengah berat. Termasuk, perusahaan-perusahaan saat ini yang tengah mengalami permasalahan. Selain itu, suasana investasi di Indonesia harus lebih nyaman bagi pelaku investasi.

“Saya berharap dalam situasi sulit ini, betul-betul memberikan kenyamanan kepada investor. Jangan sedikit-sedikit kita anti, sedikit-sedikit marah dan demo. Bangsa kita harus lebih kompetitif dengan memberikan kenyamanan kepada pelaku investasi,” katanya.

Menurutnya, para pekerja pun harus mengutamakan dialog dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang berat.

Baca juga, 'PHK Ini Sungguh Benar-Benar Ada'.